Studi Cambridge University: Apakah Partai-partai Politik di Indonesia Masih Berdaulat Menegakkan Demokrasi?
Partai politik di Indonesia kini sangat bergantung pada dukungan finansial dari para konglomerat dengan kekayaan yang sangat besar, menurut kajian Thomas Reuter, ilmuwan Universitas Cambridge.
Perkembangan yang luar biasa adalah bahwa para taipan oligarki yang mensponsori partai politik di Indonesia mengatur atau bahkan menjadi pemimpin politik, dan dengan demikian mengadopsi gaya oligarki tanpa malu-malu.
Thomas mendefinisikan oligarki sebagai perpaduan sistematis antara kekuatan politik dan ekonomi dalam individu yang sama atau dalam kelompok kecil elit individu semacam itu, dengan cara yang terlihat, ditoleransi, dan karenanya dilegitimasi.
Politik uang klandestin hingga oligarki terbuka merupakan ancaman signifikan bagi arah demokrasi Indonesia
Konflik kepentingan antara tuntutan jabatan publik dan kepentingan pribadi mereka tampaknya sulit dihindari oleh politisi yang juga terkait kerajaan bisnis besar.
Di sisi lain, taipan sponsor partai politik berperan mengatur/mengendalikan pemegang jabatan publik.
Bahwa pengaruh klandestin (kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu) mereka kini menjadi terlihat lebih transparan.
Bagaimana cara-cara langsung dan tidak langsung menjalankan politik uang hidup berdampingan dalam berbagai jenis partai politik di Indonesia saat ini.
Sumber: Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/abs/political-parties-and-the-power-of-money-in-indonesia-and-beyond/5AA4CD3AB2EC72448AEB7AD41BDB4FD0#article
The University of Melbourne: "Indonesian oligarchs are defending their wealth at the cost of democracy"
Untuk memahami mengapa oligarki begitu terang-terangan dalam upaya mereka mengubah konstitusi dan melanggar mandat reformasi, penting untuk melihat lebih dekat kepentingan mereka.
Analis oligarki terkemuka Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai aktor dengan konsentrasi sumber daya material yang signifikan, yang mereka gunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan mereka dan kedudukan eksklusif mereka di masyarakat. Singkatnya, oligarki beroperasi melalui logika “pertahanan kekayaan”. Mereka melakukannya melalui kontrol efektif (langsung atau tidak langsung) terhadap partai politik, penegak hukum, media, dan pemerintah.
‘realisme oligarkis’ Indonesia
Anda tidak perlu gelar ilmu politik untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dan para legislatornya dengan senang hati tunduk pada kehendak oligarki. Mereka telah mengesahkan undang-undang dan menerapkan kebijakan yang menghilangkan atau mengurangi hambatan peraturan, sehingga memungkinkan oligarki di sektor pertambangan, khususnya, mengekstraksi sumber daya alam dengan cepat dan tidak berkelanjutan, dengan pertimbangan konservasi atau hak asasi manusia yang minimal. Pengesahan UU Minerba yang tergesa-gesa dan tidak transparan serta Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat kontroversial adalah dua contohnya.
Mark Fischer mempopulerkan konsep "realisme kapitalis" - gagasan bahwa kapitalisme telah menyebar begitu luas sehingga tidak mungkin membayangkan sistem politik dan ekonomi alternatif yang koheren. Indonesia dapat digambarkan berada dalam suasana “realisme oligarki” – oligarki telah begitu mengakar dalam kehidupan politik Indonesia sehingga sulit membayangkan sebuah sistem di mana kepentingan oligarki tidak berkuasa.
Tentu saja sekarang tampaknya seolah-olah apa pun yang dikatakan para oligarki, dilaksanakan. Bahkan jika itu juga berarti menghancurkan fondasi demokrasi konstitusional Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Sumber: https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesian-oligarchs-are-defending-their-wealth-at-the-cost-of-democracy/
cambridge.org, zidworld
Untuk memahami mengapa oligarki begitu terang-terangan dalam upaya mereka mengubah konstitusi dan melanggar mandat reformasi, penting untuk melihat lebih dekat kepentingan mereka.
Analis oligarki terkemuka Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai aktor dengan konsentrasi sumber daya material yang signifikan, yang mereka gunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan mereka dan kedudukan eksklusif mereka di masyarakat. Singkatnya, oligarki beroperasi melalui logika “pertahanan kekayaan”. Mereka melakukannya melalui kontrol efektif (langsung atau tidak langsung) terhadap partai politik, penegak hukum, media, dan pemerintah.
‘realisme oligarkis’ Indonesia
Anda tidak perlu gelar ilmu politik untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dan para legislatornya dengan senang hati tunduk pada kehendak oligarki. Mereka telah mengesahkan undang-undang dan menerapkan kebijakan yang menghilangkan atau mengurangi hambatan peraturan, sehingga memungkinkan oligarki di sektor pertambangan, khususnya, mengekstraksi sumber daya alam dengan cepat dan tidak berkelanjutan, dengan pertimbangan konservasi atau hak asasi manusia yang minimal. Pengesahan UU Minerba yang tergesa-gesa dan tidak transparan serta Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat kontroversial adalah dua contohnya.
Mark Fischer mempopulerkan konsep "realisme kapitalis" - gagasan bahwa kapitalisme telah menyebar begitu luas sehingga tidak mungkin membayangkan sistem politik dan ekonomi alternatif yang koheren. Indonesia dapat digambarkan berada dalam suasana “realisme oligarki” – oligarki telah begitu mengakar dalam kehidupan politik Indonesia sehingga sulit membayangkan sebuah sistem di mana kepentingan oligarki tidak berkuasa.
Tentu saja sekarang tampaknya seolah-olah apa pun yang dikatakan para oligarki, dilaksanakan. Bahkan jika itu juga berarti menghancurkan fondasi demokrasi konstitusional Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Sumber: https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesian-oligarchs-are-defending-their-wealth-at-the-cost-of-democracy/
cambridge.org, zidworld
