Proyek IKN Diprediksi Mangkrak di Era Pemerintahan Prabowo
Lantas, apa alasan Bambang dan Dhony mengundurkan diri?
Misteri Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak menjelaskan detail apa alasan Bambang dan Dhony mundur bersamaan. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.
Alasan mundurnya Bambang dan Dhony yang masih menjadi misteri ini menimbulkan spekulasi di publik. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.
“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 3 Juni 2024.
null
Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.
“Kami sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kami sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita,” ucap dia.
Daniel pun turut menyoroti target Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus mendatang. Daniel menyatakan target tersebut tidak begitu realistis.
Dia berujar, target itu mungkin bisa dipenuhi jika hanya untuk sekedar upacara. Namun, Daniel menyampaikan akan sulit untuk memenuhi target kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai proyek IKN berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.
"Karena kalau mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR buka suara soal rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal menganggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Tapi dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut Trubus untuk pembangunan kota jauh dari cukup.
Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung.
Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang mendapatkan biaya dari para pengusaha.
Sementara untuk megaproyek IKN ini, Trubus mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan mendapat investor untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab, ujarnya, kondisi global menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara yang terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.
Kondisi Indonesia yang tidak terlibat dalam blok apa pun membuat investor berpikir dua kali untuk mau membantu pembiayaan pembangunan IKN. "Investor kan sangat terpengaruh oleh polarisasi itu. Karena investasi kan jangka panjang, otomatis harus ada negara penjamin," ucapnya.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.
Pasalnya, infrastruktur utama sudah dibangun dan kontrak-kontraknya sudah sudah diteken. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR.
Lagipula, Danis menuturkan pembangunan IKN tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berujar, pembangunan IKN menggunakan duit APBN hanya mencapai 20 persen.
Sementara itu, 80 persen sisanya diharapkan dari investasi. "Yang jelas, (anggaran Rp 16 triliun) setiap tahun cukup," kata dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto membeberkan strategi pemerintah untuk pembangunan IKN saat hadir di acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar,16/5/2024.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meluruskan kabar soal prediksi biaya pembangunan IKN yang mencapai US$ 35 miliar atau sekitar Rp 501 triliun adalah untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar US$ 1 miliar atau bila dirupiahkan sekitar Rp 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.027 per dolar AS). Ia pun memastikan bahwa APBN akan mampu membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.
tempo, zaman
.jpg)