Ekonom Prediksi IKN Jadi Produk Gagal Pemerintahan Jokowi
“Semua skenario yang kita coba, pada dasarnya IKN ini akan beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.
Menurut Hanif, sudah banyak permasalahan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai. Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Hingga pendanaan yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum adanya investor utama yang membantu pembiayaan. “Sampai saat ini kita belum menemukan satu investor swasta yang mumpuni untuk membiayai atau mendukung pembangunan ini,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurut Hanif, penting untuk memikirkan bagaimana mekanisme pembiayaan terhadap pembangunan IKN ke depannya. Hal ini penting agar pembangunan IKN tidak malah menjadi jurang yang justru melemahkan perekonomian negara.
“Kita tidak bisa lagi berbicara apakah IKN ini bisa dipindahkan atau tidak, sudah tidak lagi berbicara ya atau tidak, tetapi perlu membicarakan bagaimana mekanisme pembiayaan IKN ini agar tidak melemahkan sistem ekonomi,” terang Hanif dengan tegas.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kepastian soal investasi bagi proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai saat ini, belum ada satu pun realisasi investasi asing untuk IKN.
Ihwal investor asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni lalu Jokowi mengatakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk menanam modal di IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai investasi yang dia maksud. Jokowi berujar kesepakatan investasi akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut karena belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi dalam pidato saat melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, di IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan investasi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan investor asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN. Sejumlah pengamat telah memberikan tanggapan terkait penyebab investor asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN. Menurut dia, investor berpandangan bahwa proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil.
Imbal hasil investasi tersebut salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus.
Pemerintah, kata dia, saat ini boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari investor asing. Namun, hal itu tidak lantas menjadi patokan mereka akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN. Investor asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di IKN.
“Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang menurut Agus krusial dan menjadi penyebab investasi asing masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi.
Sampai saat ini, belum ada realisasi investasi asing untuk IKN walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
tempo, zaman
