Kemarin PKS Setuju RUU Pilkada Kini Belok Dukung Putusan MK
PKS termasuk partai yang setuju dengan RUU Pilkada di Baleg DPR. Tapi sikap itu kini berubah, PKS mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam keterangan pers, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menyambut baik keputusan DPR dan Pemerintah membatalkan revisi UU Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kholid menyebut keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
“Ini keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua," ujar Kholid dalam keterangannya, Kamis (22/8).
PKS, kata Kholid, memandang jika semua pihak harus menjaga marwah demokrasi.
“Ini tanggung jawab partai politik, tanggung jawab pemerintah, DPR RI, dan juga masyarakat," ujar Kholid.
PKS mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak untuk menjaga demokrasi dalam perhelatan pilkada serentak saat ini, termasuk para mahasiswa dan akademisi yang terus berusaha menjaga dan memposisikan diri sebagai kontrol publik.
“Kontrol publik tetap berjalan, dan rasionalitas publik tetap mendapatkan tempatnya, kita apresiasi gerakan rakyat,” tutup Kholid.
Kata Gerindra: Putusan MK Bisa Ubah Kesepakatan Koalisi KIM Plus
Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru bisa mengubah kesepakatan koalisi pilkada di daerah. Sebab, berdasarkan putusan MK, syarat parpol mengajukan calon jauh lebih rendah dari sebelumnya.
“Nah ini karena waktunya yang sempit yang kami pikirkan tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing Partai ini kemudian bisa menjadi apa namanya terganggu,” kata Dasco saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8) malam.
Perubahan ini, kata Dasco tidak hanya memberi dampak kepada Koalisi Indonesia Maju saja, tapi koalisi-koalisi lain.
“Mungkin pada saat nanti mau pendaftaran bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang tadinya sudah terbentuk akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian, ya akhirnya mungkin kesepakatan itu enggak bisa dijalankan,” tutur dia.
Sehingga Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju pun terpaksa melakukan pemetaan ulang strategi Pilkada di berbagai daerah.
“Nah ini yang kita kemudian simulasikan,” katanya.
kumparan, zaman
