Hasto PDIP Putar Rekaman Suara Jokowi Gunakan Penegak Hukum untuk Intimidasi
Ini adalah bagian dari babak tawuran politik blok Megawati melawan blok Jokowi. Kepada wartawan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memutar rekaman yang disebutnya suara Presiden Jokowi yang menggunakan aparat hukum untuk intimidasi.
Dalam rekaman yang diputar oleh Hasto, terdengar ucapan Jokowi, seperti berikut:
"Kalau masih ada yang main-main, .... Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'..."
Rekaman diduga suara Jokowi itu Hasto tunjukkan kepada awak media, seusai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
"Tadi beredar video kan, bagaimana Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri," ujar Hasto Kristiyanto, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Menurut dia, rekaman pernyataan Jokowi itu telah beredar. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail sumber video yang diterima tersebut.
Terhadap rekaman video tersebut, Hasto meminta kepada kepala negara itu untuk mengklarifikasi pernyataannya. Sebab, kata Hasto, apabila pernyataan Jokowi yang ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, hal ini dapat membahayakan demokrasi dan penegakan hukum.
Dia menilai, pernyataan Jokowi itu kurang bijak disampaikan oleh seorang presiden. Sebab, ujarnya, setiap orang berhak untuk bebas dan berekspresi, sehingga tidak boleh diintimidasi.
Kooridnator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan rekaman yang diputar Hasto merupakan potongan sambutan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019.
Ia mengatakan rekaman video pidato kepala negara dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat.
Adapun konteks pernyataan Jokowi dalam acara tahun 2019 tersebut, kata Ari, agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor.
Di kesempatan lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para penguasa agar tidak memakai hukum sebagai alat kekuasaan. Hal itu dia sampaikan saat memberikan amanat di Upacara Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
"Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa," kata Megawati, Sabtu, 17 Agustus 2024.
tempo, zaman
.jpg)
