fbpx
Pengaruh Komunisme Bertaring Kapitalisme Era Xi Jinping

Pengaruh Komunisme Bertaring Kapitalisme Era Xi Jinping

Xi Jinping menjadi pemimpin China paling kuat setelah Mao Zedong sejak Partai Komunis China memasukkan 'Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme/Komunisme dengan Watak China di Era Baru' ke dalam konstitusi. 



Pada akhir dekade 1970-an, ketika komunisme dunia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutannya, China pun bergeser pada corak perekonomian kapitalistik. Deng Xiaoping adalah sosok yang mengubah haluan perekonomian ini. Meskipun begitu, kekuasaan politik tetap sentralistik digenggam Partai Komunis China.

Program terpenting Deng adalah Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones/SEZ). SEZ merupakan model investasi kapitalistik terpusat di sejumlah area dengan menyasar dunia internasional sebagai pangsa pasarnya.

Bagi China, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus," kata Deng Xiaoping.

Presiden Xi Jinping yang kini melanjutkan kombinasi komunisme-kapitalisme, sejak mengambil alih kekuasaan di China, Xi telah meningkatkan upaya untuk memastikan loyalitas partai komunis dan para taipan, termasuk dengan tindakan keras.

Kekuasaan sentralistik otoriter ala komunis menggenjot ekonomi dengan mesin kapitalis. Pola ini ditularkan kepada penguasa negara-negara yang terperangkap cengkeraman pengaruhnya.

 

Di era kepemimpinan Deng Xiaoping strategi umum China adalah "sembunyikan kemampuan kita dan tunggu waktu terbaik." Hal itu tidak berlaku lagi bagi rezim Xi Jinping sekarang.

Operasi Intelijen Partai Komunis China di Balik Bisnis dan Investasi di Banyak Negara

Dilansir BBC, sebuah dokumen yang disusun dengan bantuan seorang mantan agen rahasia Inggris, MI6, mengungkap dunia gelap spionase China, perekrutan agen dan program ambisius untuk menebarkan pengaruhnya di seluruh dunia.

Setiap perusahaan besar China di mana pun beroperasi di dunia menempatkan "sel spionase" di dalamnya, yang bertanggung jawab kepada Partai Komunis China yang berkuasa, untuk menyusupkan agenda politik China.

Itulah sebabnya para ahli masalah China menegaskan bahwa Partai Komunis China memang beroperasi sering kali berkedok bisnis dan investasi.

"Mesin ideologis Partai Komunis China ada di mana-mana, dan bagi China, bisnis tak bisa dipisahkan dari politik." ungkap Frank Gardner wartawan keamanan BBC News.

Kini China adalah kreditur terbesar bagi negara berkembang. 

 
Dalam meminjamkan uang, Beijing menetapkan kondisi khusus yang membuka peluang campur tangan terhadap politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan.

Kesimpulan itu dirilis oleh Institute for the World Economi (IfW) di Kiel, Jerman. Penelitian itu menganalisis sekitar 100 perjanjian utang yang dibuat Cina dengan 24 negara.

Studi ini adalah analisis sistematis pertama terhadap praktik pemberian kredit luar negeri bersyarat oleh Cina.

Kontrak perjanjian biasanya "menggunakan desain kreatif untuk mengelola risiko kredit dan menembus hambatan hukum,” tulis IfW, yang menilai Cina sebagai "kreditur yang berotot dan komersial di dunia berkembang.”

Kebanyakan arus kredit dikucurkan untuk membiayai proyek infrastruktur, yang terhubung dengan jaringan Belt and Road Iniative, sebuah proyek infrastruktur raksasa yang menghubungkan Cina dengan 60 negara di dunia.

Dalam perjanjian kredit, bank-bank Cina menggunakan persyaratan yang "melebihi batas komersial,” tulis para peneliti.

"Syarat-syarat itu bisa menggandakan pengaruh kreditur terhadap kebijakan ekonomi dan luar negeri debitur.”

Lebih dari 90% perjanjian utang Cina mencantumkan klausul yang mengizinkan kreditur membatalkan kontrak dan menuntut pelunasan utang, jika terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan hukum atau politik di negara peminjam.

Meski klausul perubahan politik tergolong lumrah dalam kontrak kredit, para peneliti menilai situasinya menjadi genting ketika pemberi pinjaman adalah aktor negara, bukan perusahaan swasta yang tunduk pada regulasi keuangan.

Kontrak-kontrak itu juga mengandung "klausul kerahasiaan dengan cakupan luas dan tidak lazim,” tulis para peneliti. "Kebanyakan kontrak itu mengandung atau mencantumkan janji debitur untuk merahasiakan perjanjian.”

"Warga di negara peminjam tidak bisa mengawasi pemerintahnya dalam perjanjian utang rahasia.”

Dalam perjanjian itu, Cina bisa membatalkan kontrak jika tidak setuju dengan kebijakan politik negara peminjam, atau dalam kasus memburuknya hubungan diplomatik.

Praktik pinjaman gelap dari Cina dikhawatirkan makin marak menyusul krisis ekonomi yang dipicu pandemi corona. Negara-negara miskin akan terpaksa mengambil kredit bermasalah demi menyelamatkan perekonomian.

"Mengingat risiko yang besar, syarat dan kondisi kontrak utang Cina harus menjadi kewaspadaan dunia internasional,” demikian lanjut para peneliti.
 
 
 
dw, bbc, zid