Kisah Transfer Dana Desa Fiktif di Negeri Non-Fiksi

Kisah Transfer Dana Desa Fiktif di Negeri Non-Fiksi

Share

Pengungkapan keberadaan desa-desa fiktif yang menerima dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dinilai telah membongkar buruknya sistem pengawasan pengelolaan dana desa.


"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni, karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI pada Senin (04/11)

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA), Yenny Sucipto menduga munculnya desa-desa baru tak berpenghuni yang menerima transferan dana desa disebabkan oleh tak efektifnya sistem evaluasi pengelolaan dana desa dan buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.


Ratusan triliun rupiah sudah digelontorkan

Program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sejak saat itu hingga 2019, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun.

Dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat.

Dimulai dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, meningkat menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, hingga akhirnya menjadi Rp70 triliun pada tahun ini.

"Seharusnya (pada) tahun kedua, tahun ketiga, itu sudah harus terdeteksi (keberadaan desa fiktif), sehingga tidak kemudian mengarah kepada kongkalikong itu," kata Direktur LETRAA Yenny Sucipto.

'Penipuannya berlapis-lapis'

Menurut laporan lembaga non-profit Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran desa menjadi pos paling banyak dikorupsi pada tahun 2018. Anggaran itu meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

ICW mencatat 96 kasus korupsi anggaran desa dari keseluruhan 454 kasus korupsi yang diusut sepanjang tahun 2018. Kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp37,2 miliar.

"Kita apresiasi kalau misalkan Menkeu mau secara serius menindak kasus itu, tapi yang bisa disoroti juga artinya pengawasannya lemah, kenapa ada desa yang bisa melakukan seperti itu?" tutur 
peneliti ICW Egi Primayogha.

Ia menduga adanya praktik korupsi berlapis dalam dugaan aliran dana desa ke desa-desa 'siluman' itu.

"Sebetulnya ini kan aneh ya, karena untuk mengajukan dana desa kan perlu ada persetujuan dari tiap tingkatan, nah, ketika itu terjadi, berarti penipuannya terjadi berlapis-lapis, dari mulai kecamatan, atau dari pemerintah kabupaten juga," papar Egi.

Pengamatan ICW senada dengan pendapat Direktur Eksekutif LETRAA, Yenny Sucipto. Ia menduga skema curang paling mungkin dilakukan pada level kabupaten yang memang memiliki peran sebagai penerima sementara dana desa sebelum disalurkan ke desa-desa yang berhak.

"Celahnya di situ, karena ada peluang, ada sistem yang tidak terbangun, akhirnya itu tadi, asumsi kongkalikong itu terjadi," imbuh Yenny.
 
 
 
BBC News - Zamane

Bagikan Via WhatsApp, Twitter, Facebook

© 2018 Zamane.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *