Begini Kombinasi Komunisme dan Kapitalisme ala China

Begini Kombinasi Komunisme dan Kapitalisme ala China

Ketika komunisme dunia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutannya pada akhir dekade 1970-an, China pun beralih pada corak perekonomian kapitalistik. Deng Xiaoping adalah sosok yang mengubah haluan perekonomian ini. Meskipun begitu, kekuasaan politik tetap sentralistik digenggam Partai Komunis China.


Program terpenting Deng adalah Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones/SEZ). SEZ merupakan model investasi kapitalistik terpusat di sejumlah area dengan menyasar dunia internasional sebagai pangsa pasarnya.

Bagi China, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus," kata Deng Xiaoping.

Tapi Deng dinilai ambigu oleh para sejarawan. Deng menolak mentah-mentah aspirasi demokratisasi yang terutama muncul dari para mahasiswa yang menilai apa yang sudah dilakukan Deng akan lebih maksimal bila negara dijalankan secara demokratis.

Deng menampilkan wajah represif dalam menghadapi aspirasi mahasiswa yang melakukan serangkaian demonstrasi yang berpusat di Lapangan Tiananmen di Beijing antara pertengahan April hingga awal Juni 1989.

Demonstran direpresi sedemikian keras hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Tragedi Berdarah Lapangan Tiananmen menjadi jejak hitam bagi rezim Deng Xiaoping.

 

Deng Xiaoping


Namun, bahkan setelah Deng Xiaoping melancarkan reformasi ekonomi dan menempuh kebijakan pintu terbuka ala kapitalisme pada 1978, China masih gamang mendefinisikan dan memposisikan pasar bercorak kapitalistik dalam sistem sosialisme-komunisme yang mereka anut.

Barulah pada Kongres Nasional XIV Partai Komunis China (PKC) pada 1992 muncul konsensus mengenai ekonomi pasar kapitalistik sosialis-komunis. Di Sidang Pleno III Kongres Komite Sentral XIV PKC itulah partai penguasa China itu merumuskan lebih pasti bahwa pasar –di bawah kontrol negara- sebagai wahana dasar dari alokasi sumberdaya.

Presiden Xi Jinping yang kini melanjutkan kombinasi komunisme-kapitalisme menargetkan menandingi negara-negara Barat yang maju dengan memiliki kekuatan ekonomi, teknologi dan militer jangka panjang.

Sejak mengambil alih kekuasaan di China, Xi telah meningkatkan upaya untuk memastikan loyalitas partai komunis dan para taipan, termasuk dengan tindakan keras. Kekuasaan sentralistik otoriter ala komunis menggenjot pasar dengan mesin kapitalis. Pola ini sangat mungkin ditularkan ke negara-negara yang terperangkap cengkeraman pengaruhnya.

Xi Jinping yang berhasil meraih puncak kekuasaan dengan jabatan rangkap, sebagai Presiden dan Ketua Partai Komunis China, ingin menjadikan negaranya adikuasa dalam pertarungan politik global.

 


Menurut ilmuwan politik Eberhard Sandschneider, "Jika sebuah negara dengan populasi 1,4 miliar manusia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 10% selama 38 tahun, maka negara ini pada akhirnya akan berada dalam posisi untuk menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi pengaruh politik, dan akhirnya, menjadi kekuatan militer."

Xi Jinping memang merumuskan target ambisius untuk negaranya. Untuk itu, China harus mempunyai modal dan kekuatan untuk "turut membentuk dan memimpin dunia secara ekonomi dan teknologi".

Pakar Sinologi Sebastian Heilmann, Direktur Mercator Institute for China Studies (MERICS) mengatakan, China tidak menyembunyikan ambisinya untuk memainkan peran sentral dalam tatanan dunia. 

 

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) diadopsi oleh pemerintah dan DPR RI dari China.

Menurutnya, pemerintah dan DPR memilih kapitalisme baru ala China, bukan kapitalisme konservatif model Amerika Serikat dan di benua Eropa.

"Sekarang ada kapitalisme baru ... kapitalisme komunis China. Dari situ diambil kesimpulan, kita mengambil jalan mengikuti pola perkembangan ekonomi kapitalisme China yang sebenarnya tidak cocok dengan kita," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya (15/10) yang dikutip sejumlah media.

Fahri menerangkan, indikasi pemerintah mengadopsi sistem China itu terlihat dari sikap para investor dari Amerika Serikat dan Eropa yang ramai-ramai mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia. Mereka menolak UU Ciptaker karena dianggap tidak bersahabat.

Menurutnya, sikap para investor Amerika Serikat dan Eropa itu memperlihatkan siapa pihak yang berkepentingan di balik UU Ciptaker itu.

"Sekarang investor Amerika dan Eropa ramai-ramai menulis surat, ini kekeliruan dan mereka menolak UU ini. Kalau investor Amerika dan Eropa menolak, undang-undang ini untuk investor yang mana?" tanya Fahri.

Kata dia, sistem pembentukan regulasi Omnibus Law ala China tidak cocok dengan Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi.

"Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahnya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan," katanya.

 

 
 
Siti Rahmah - zid

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *