Mungkin Perlu Ada Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Survei, Tapi, Siapa yang Nyurveinya?

Mungkin Perlu Ada Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Survei, Tapi, Siapa yang Nyurveinya?

Jika Anda membaca hasil survei, seberapa jauh Anda mempercayainya? Apakah Anda melihatnya sebagai sebuah panduan yang bisa dipercaya atau meragukannya?



Soalnya tidak semua survei atau jajak pendapat bisa dipercaya karena diduga banyak survei merupakan pesanan sehingga hasilnya disesuaikan dengan kepentingan pemesannya pula.

Guru besar Psikologi Politik, Prof Dr Hamdi Muluk, yang juga menjabat anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi, dan Prof. Dr. Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) mengulas hal ini.

Apakah memang ada survei pesanan? Ada dan sebenarnya tidak ada masalah dengan survei yang dilakukan atas permintaan pihak tertentu.

"Itu sah-sah saja, sepanjang lembaga survei yang dipesan tidak melakukan kejahatan-kejahatan akademis, seperti memalsukan data, memalsukan sampling dan seterusnya," jelas Prof Hamdi.

"Nanti tentang hasilnya terbuka dua kemungkinan, diarahkan pada yang memesan namun bisa juga dirilis ke publik."

Prof. Siti Zuhro juga menegaskan tidak ada masalah jika sebuah survei dilakukan berdasarkan pesanan pihak atau lembaga tertentu namun sebaiknya pendukung dana diumumkan.

"(Lembaga survei) mau secara terbuka mengatakan kepada publik siapa yang memberikan funding, siapa yang mendanai sehingga survei bisa dilakukan. Itu jauh lebih elok, lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika pendananya disebutkan dalam publikasi."

Atau survei pesanan tersebut tidak usah harus diumumkan ke publik namun terbatas untuk kalangan pihak atau lembaga bersangkutan saja.

Apa dampak survei terhadap khalayak umum ?

Sebuah hasil survei yang diumumkan secara terbuka tentu merupakan informasi bagi khalayak, yang bisa pula menjadi landasan-landasan dalam membuat argumentasi maupun keputusan.

"Kalau itu benar tidak ada masalah tapi kalau tidak benar tentu akan berpengaruh (buruk). Besar kecil pengaruhnya tentu masih perlu penelitian khusus," jelas Prof Siti Zuhro.

Namun menurut Prof Hamdi, studi memperlihatkan publik sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh hasil survei, menurut Prof Hamdi: "Publik tidak terlalu mudah untuk disetir."

"Orang mempertanyakan, apalagi kalau hal-hal teknis metodologinya tidak jelas jadi akan dinilai oleh publik sebagai yang orang bilang survei abal-abal."

Bagi Siti Zuhro, karena tidak semua masyarakat 'melek survei' maka seharusnya ada yang bisa memberi petunjuk tentang kapan sebuah survei dijadikan acuan untuk melihat faktanya dan kapan pula tidak dijadikan petunjuk.

"Survei akan mengintrusi cara pandang, cara berpendapat dan juga mungkin cara menyimpulkan masyarakat sendiri. Dan kita belum punya satu institusi atau apapun namanya yang bisa memberikan bimbingan bahwa lembaga survei harus mampu mempertanggungjawabkannya."

Apakah ada cara untuk mencegah survei abal-abal?

Jawabannya: di Indonesia tidak ada atau, sebutlah, belum ada.

"Sepanjang ini kita tidak punya, katakanlah regulasi atau undang-undang yang tidak memperbolehkan orang melakukan sebuah kegiatan survei yang pada akhirnya melakukan survei yang abal-abal itu. Kita tidak punya undang-undang yang mengatur secara tegas boleh tidak boleh," jelas Hamdi.

Sedang Prof Siti Zuhro berpendapat bahwa kemunculan yang disebut 'survei abal-abal' sebagai faktor yang membuat demokrasi di Indonesia tidak terdorong menjadi lebih berkualitas.

"Justru membuat politik itu semakin keruh."

 

 

Liston P Siregar BBC Indonesia
Editor: Anita Fransiska @MajalahZamane

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *