Alat Buatan Israel untuk Menyadap Ponsel dan Komputer

Alat Buatan Israel untuk Menyadap Ponsel dan Komputer

Perangkat dan aplikasi Cellebrite buatan Israel sangat canggih untuk meyedot jejak digital. Perangkat penyadap canggih buatan Israel lainnya adalah Pegasus. Peretasan dilakukan dengan menyusupkan 'mata-mata' pada ponsel dan gawai lain.

 

Mabes Polri pun ternyata menggunakan perangkat dan aplikasi buatan Israel, Cellebrite, untuk meyedot jejak digital Jumhur Hidayat. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus Jumhur pada Senin, 5 April 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang pegawai Mabes Polri, Asep Saputra, sebagai saksi. Asep merupakan seorang ahli forensik digital.

Dalam persidangan, Asep menjelaskan tahapan pengambilan data digital milik Jumhur.

Cellebrite merupakan alat perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak buatan perusahaan digital intelijen Israel. Alat ini bisa mengambil data-data dari perangkat elektronik, seperti ponsel, komputer, tablet, kartu penyimpan data (memory card), sampai perangkat keras penyimpan data (hard disk).

Salah satu anggota tim kuasa hukum Jumhur, Haris Azhar mengatakan penggunaan aplikasi itu masih dapat diperdebatkan. “Penggunaan alatnya bisa diperdebatkan. Artinya, ada alat yang bisa nerobos HP,” kata Haris.

 

Perangkat penyadap canggih buatan Israel lainnya adalah Pegasus. Peretasan dilakukan dengan menyusupkan 'mata-mata' pada ponsel dan gawai lain dengan memanfaatkan kelemahan pada aplikasi WhatsApp.



Perangkat peretasan itu, menurut laporan Financial Times, buatan perusahaan Israel bernama NSO Group yang digunakan oleh aparat hukum dan intelijen banyak negara.

NSO Group adalah sebuah perusahaan Israel yang dirujuk sebagai "penjual senjata siber" paling andal di dunia.

Perangkat lunak buatan mereka, Pegasus, punya kemampuan mengumpulkan data sensitif dari gawai milik orang yang menjadi target, termasuk menangkap data melalui mikrofon dan kamera serta mengumpulkan data lokasi.

Dalam pernyataan resmi, perusahaan itu menyebut: "Teknologi NSO dibeli oleh badan pemerintah berbagai negara yang berwenang untuk kegiatan intelijen.

"Perusahaan tidak mengoperasikan sistem itu, dan setelah melalui proses lisensi dan seleksi ketat, aparat hukum dan intelijen menentukan bagaimana menggunakan teknologi ini guna mendukung misi-misinya. Tapi NSO tidak terlibat dalam pengoperasian atau identifikasi target yang dilakukan teknologinya, yang dioperasikan oleh badan penegakan hukum dan intelijen."


Celah apa yang digunakan?

Peretas memanfaatkan panggilan suara WhatsApp untuk menjangkau perangkat ponsel seorang target.

Kalaupun panggilan itu tidak direspons, peranti mata-mata akan terpasang dan, sebagaimana dilaporkan FT, panggilan suara itu kerap menghilang dari daftar panggilan pada ponsel.

WhatsApp mengatakan kepada BBC bahwa tim keamanannya adalah pihak pertama yang mengidentifikasi celah tersebut dan berbagi informasi itu kepada sejumlah kelompok pelindung HAM, beberapa perusahaan keamanan tertentu, dan Departemen Kehakiman AS.
 
 
Terungkap dalam sebuah laporan di situs berita Israel Haaretz bahwa perangkat pengintai asal Israel dijual ke banyak negara untuk memata-matai.
 
Situs berita Haaretz melaporkan bahwa perangkat pengintai buatan Israel itu digunakan di Indonesia untuk membuat database kelompok.

Perangkat pengintai atau spyware Pegasus buatan Israel itu dapat "melacak lokasi ponsel, menguping pembicaraan, merekam percakapan di sekitar, memotret orang-orang di sekitar ponsel, membaca dan menulis pesan teks dan email, mengunduh aplikasi dan meretas aplikasi yang sudah ada di telepon, dan mengakses foto, klip, dan daftar kontak."

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto tidak menampik bahwa BIN kerap membeli perangkat pengintai untuk kepentingan perlindungan negara, namun menyangkal jika itu dipakai untuk untuk mengawasi kelompok tertentu.

"Intelligent devices itukan hal yang biasa dilakukan dan dibeli di Indonesia dari berbagai negara karena memang kebutuhan untuk melakukan upaya-upaya pengamanan di Indonesia harus ditopang oleh teknologi terkini dan selalu dilakukan update," kata Hari Purwanto kepada BBC News.

"Akan tetapi tidak semata-mata ditujukan ke arah sesuatu, tapi ini kepada kepentingan perlindungan negara atau kepentingan publik yang lebih luas karena ini perintah dari UUD '45 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," imbuhnya.

Meski begitu, berita Haaretz ini setidaknya dapat menjadi 'alarm' bagi masyarakat Indonesia, karena hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki UU antiintersepsi komunikasi yang memadai.

Surveilans massal lewat perangkat pengintai yang memantau percakapan seluruh orang seperti yang dilakukan spyware Pegasus melanggar hak privasi masyarakat yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 (G) ayat 1.

Namun karena belum ada undang-undang yang mengatur, maka jika terjadi pelanggaran, tidak diketahui mekanisme pemulihannya seperti apa.

 

 

BBC News - Al Jazeera - Zamane

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *