Babak Baru Uni Eropa dengan Turki

Babak Baru Uni Eropa dengan Turki

Uni Eropa ingin memulai “babak baru” dalam hubungan dengan Turki, ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang dililit berbagai masalah di dalam negeri.



Ketika dua petinggi Uni Eropa menyambangi Turki (5/4), hubungan dengan Uni Eropa yang kaya itu bukan satu-satunya sumber kecemasan bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Saat ini dia tidak hanya sibuk menyelamatkan mata uang Lira yang didera lonjakan inflasi, tapi juga kian tertekan menyusul pembangkangan sejumlah tokoh senior militer.

Di Ankara, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, membahas tuntutan Erdogan agar UE menambah dana bantuan bagi pengungsi Suriah, dan mempermudah persyaratan visa bagi warga Turki.

 
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (tengah), menerima Presiden Dewan Eropa, Charles Michel (ki.), dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Layen, di Ankara, Selasa (6/4).Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (tengah), menerima Presiden Dewan Eropa, Charles Michel (ki.), dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Layen, di Ankara

Dikabarkan, Uni Eropa bersedia mengabulkan insentif bagi Turki dalam isu keimigrasian dan hambatan dagang, dengan catatan Ankara bertindak "konstruktif,” lapor DPA. UE juga menegaskan akan menjatuhkan sanksi jika Turki memaksakan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Tengah.

Kedua petinggi UE ditugaskan membangun kesepakatan berdasarkan perjanjian pengungsi pada 2016, yang mewajibkan Turki mencegah arus pengungsi ke Eropa. Sebagai gantinya Uni Eropa akan mengirimkan enam miliar Euro ke Ankara untuk mendanai program pengungsi.

Von der Leyen dan Michel dikabarkan juga mendesak Erdogan ihwal catatan muram demokrasi dan pelanggaran HAM di Turki. Beberapa waktu lalu Erdogan mencabut keanggotaan Turki dari Konvensi Istanbul untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Keputusan itu dibuat ketika angka kekerasan seksual di Turki sedang meningkat, keluh pegiat HAM.

Perlawanan mantan admiral

Pada hari kunjungan petinggi Uni Eropa, Presiden Erdogan sedang menghadapi krisis lain, yang dipicu oleh sepucuk surat bernada kritis yang ditandatangani 104 bekas perwira tinggi angkatan laut Turki.

Mereka memperingatkan sang presiden agar menaati Konvensi Montreaux 1936 soal demilitarisasi Selat Bosporus. Surat itu ditujukan terhadap proyek pembangunan kanal baru sepanjang 45 kilometer di barat Bosporus.

Dikhawatirkan, perjanjian yang menetapkan aturan ketat bagi kapal perang di sekitar selat itu tidak berlaku di kanal yang baru. Para pensiunan admiral meyakini menegaskan komitmen pada Konvensi Montreaux adalah cara terbaik "melindungi kepentingan Turki.”

Buntutnya Erdogan menuduh tokoh senior militer ingin melakukan "kudeta politik” terhadap pemerintahan demokratis.

"Di negara yang punya sejarah kudeta yang berlimpah, sebuah upaya oleh sekelompok pensiunan admiral tidak bisa diterima,” kata dia, Senin (5/6), seperti dilansir Reuters. Sepanjang akhir pekan, kepolisian dikabarkan menahan 10 bekas admiral, dan memerintahkan empat lainnya untuk menyerahkan diri.

Proyek infrastruktur raksasa yang ditaksir akan menelan biaya hingga USD 15 miliar itu mendapat izin resmi dari Ankara, pada Maret silam.

Destabilisasi ekonomi

Ambisi ekspansi Erdogan saat ini mendapat hambatan berupa lonjakan inflasi yang menimpa mata uang Lira. Pada Selasa (6/4), nilai tukar Lira kembali melemah terhadap Dollar AS. Saat ini angka inflasi tercatat melambung di atas 16%, menyentuh level tertinggi sejak dua tahun terakhir.

Erdogan dituduh ingin memaksakan kebijakan suku bunga rendah untuk mendorong konsumsi dan penyaluran kredit. Ketika Gubernur Bank Sentral Naci Agbal dipecat Maret lalu setelah hanya menjabat selama empat bulan, Lira sempat menyentuh rekor terendah.

Agbal adalah gubernur keempat yang dipecat Erdogan dalam dua tahun terakhir. Kebijakannya itu dituduh berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan pasar terhadap Turki.
 

dw, rtr, afp, ap

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *