fbpx
Sekolah Bakal Kena PPN, Sedangkan Amanat UUD 1945 Wajib Mengutamakan Pendidikan

Sekolah Bakal Kena PPN, Sedangkan Amanat UUD 1945 Wajib Mengutamakan Pendidikan

Pemerintah Indonesia akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan/sekolah. Hal ini tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).



Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena PPN. Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika Revisi KUP 'diketok'.

Jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.


Selama ini, dalam Pasal 2 disebutkan kelompok jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Lalu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah juga tak dikenai PPN. Hal ini termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan formal.

Dalam Pasal 4 dijelaskan rincian jasa penyelenggaraan pendidikan, baik yang formal, non formal, dan informal.

Untuk pendidikan formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Untuk jasa penyelenggaraan pendidikan non formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan.

Kemudian, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

Lalu, jasa penyelenggaraan pendidikan informal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

 

Namun jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika Revisi KUP 'diketok'.

 

Pendidikan sesungguhnya salah satu yang paling pokok dalam memajukan bangsa dan negara sehingga dalam UUD 1945 termaktub dengan tegas menyebutkan;

Pasal 31 UUD 1945 Sebelum Amandemen 
 
Pasal 31 
 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
 
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. 
 
Pasal 31 UUD 1945 Setelah Amandemen 
 
Pasal 31 
 
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 
 
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. 
 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
 
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Demikian tegasnya Amanat UUD 1945 itu mewajibkan mengutamakan pendidikan.
 
 
cnn, tirto, zamane
Tags:

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *