fbpx
Draf PPN Sembako & Sekolah Sudah Dikirim Presiden ke DPR, Kata Sri Mulyani

Draf PPN Sembako & Sekolah Sudah Dikirim Presiden ke DPR, Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sembako dan Sekolah, yang termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah dikirim Presiden ke DPR.

 
"Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui Surat Presiden dan oleh karena itu situasinya menjadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR (10/6).
 
Tapi draf itu sampai saat ini belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Sehingga, kata Sri, merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR.

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan ekonomi. Sehingga, semua instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pun dikerahkan untuk membangun pemulihan ekonomi dari sisi pasokan dan permintaan.

Bahkan, menurutnya, dia pun telah memetakan para pelaku ekonomi dari yang terpukul akibat Covid-19 hingga yang diuntungkan, serta sektor yang lambat dan cepat bangkit dari imbas pagebluk.

Menurut dia, arsitektur utuh perpajakan itu akan dijelaskan secara lengkap saat rapat membahas RUU KUP bersama DPR. 
 
"Dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakan pondasinya harus seperti ini, siapa di dalam perpajakan yang harus bersama-sama atau prinsip gotong royong, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semua perlu kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap," ujarnya.
 
 
tempo, zamane

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *