Hanya Satu Negeri yang Menjadi Negeriku, Ia Tumbuh dari Perbuatan

Hanya Satu Negeri yang Menjadi Negeriku, Ia Tumbuh dari Perbuatan

Jika hari ini masih ada yang percaya bahwa Indonesia adalah “pusaka abadi yang jaya”, mungkin tak ada salahnya jika kita menoleh kembali syair Rene de Clerque yang pernah dikutip Bung Hatta dalam pledoi berjudul “Indonesie Vriij” yang dibacakannya di muka pengadilan Belanda di Den Haag:


“Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.”

Kutipan syair de Clerque itu sudah cukup jelas menunjukkan kehendak kuat seorang Hatta untuk melibatkan diri dalam proses sejarah –sebuah proklamasi pelibatan diri untuk merealisasikan apa yang disebut sebagai “tanah air yang merdeka”.

Tetapi bukan itu yang pokok. Hal terpenting yang patut dicatat dari kutipan syair de Clerque itu adalah keyakinan Hatta yang begitu penuh ihwal arti penting “perbuatan dan usaha”. 
 
Dengan itu Hatta ingin mengatakan bahwa Indonesia bukanlah satu anugerah mutlak dari langit dengan kepastian yang presisi, dan karenanya cukup hanya dengan menengadahkan tangan. 
 
Itu hanya mungkin jika diusahakan.

Indonesia yang merdeka, itulah terjemahan judul pledoi Hatta, ketika itu masih belum begitu jelas akan seperti apa bentuknya, tetapi kolonialisme bagi Hatta sudah nyaris mendekati akhirnya.

Dengan nada yang kencang dan dengan persistensi yang begitu meyakinkan, Hatta menguarkan ramalannya pada pledoi yang sama: “…penjajahan Belanda di Indonesia akan berakhir, buat saya telah merupakan kepastian. Persoalannya hanya waktu, cepat atau lambat, ya atau tidak! Bangsa Belanda harus menerima hukum besi sejarah ini, terlepas dari apakah dia mau menerimanya atau tidak.”

Kehancuran kolonialisme adalah hukum sejarah yang tak bisa ditolak, tetapi –Hatta mengingatkan— kepastian itu tidak serta merta akan melahirkan satu tanah air yang merdeka, bangsa yang berdaulat dan negara yang kuat. Semua itu hanya mungkin lahir (dengan menyitir lagi syair de Clerque) “dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku”.

Jika pokok-pokok itu diletakkan dalam situasi hari ini, maka bolehlah jika logika Hatta itu diturunkan menjadi begini: “Tidak ada satu pun yang bisa memastikan bahwa Indonesia akan tetap ada di masa mendatang. Kepastian ada atau tidaknya Indonesia kelak hanya mungkin jika diusahakan dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku!”

Semua itu berpangkal dari satu keyakinan bahwa Indonesia bukanlah satu wahyu yang wingit, bukan pula satu postulat yang berada di luar sejarah. Indonesia adalah sesuatu yang menyejarah, dibentuk oleh banyak sekali peristiwa, ditatah oleh ribuan tangan yang berusaha, disungging oleh entah berapa banyak kebetulan sejarah.

Genesis Indonesia tidak sepasti syair lagu “Indonesia Tanah Air Beta” yang digubah Ismail Marzuki: lagu indah yang menghamparkan fiksi ihwal Indonesia sebagai negeri yang “sejak dulu dipuja-puja bangsa” sekaligus menyandang predikat laksana “pusaka abadi yang jaya”.

Indonesia juga bukanlah negeri yang sudah ada sejak 6000 tahun lalu seperti yang dibayangkan Yamin dalam buku “6000 Tahun Sang Saka Merah Putih”. Tidak ada Indonesia yang dipuja-puja berbagai-bagai bangsa sejak dahulu kala. Indonesia adalah temuan abad-20. Sebelum itu, hanya ada Tarumanegara, Sriwijaya, Samudera Pasai, Majapahit, Mataram….

Indonesia juga bukanlah “pusaka”, karena sebuah negeri tidak lahir dengan wahyu keprabon yang melesat seperti lintang kemukus pada dini hari atau yang memancar dari paha Ken Dedes atau seperti air kelapa yang ditenggak --moyang Dinasti Mataram-- Ki Ageng Pemanahan. Juga tidak ada yang bisa memastikan bahwa Indonesia akan “abadi dengan jaya” hingga entah kapan, karena toh belum genap seabad riwayat Indonesia, Timor Leste ternyata sudah merdeka, Papua masih terus bergolak.

Indonesia sebagai segugus wahyu, adalah bagian dari pasangnya arus besar nasionalisme pada masa pergerakan. Di situ, Ismail Marzuki dan Muhammad Yamin tidak sendiri. Keduanya wakil dari satu semangat zaman yang sedang bergemuruh yang –terkadang—mengunduh apa saja yang bisa menginjeksi semangat, entah itu babad, serat-serat, legenda, mite atau fiksi sekali pun.

Pada 1928, dalam artikel di “Soeloeh Keadilan” yang ditulis untuk menyanggah tulisan Agoes Salim, Bung Karno merumuskan nasionalisme Indonesia sebagai “...suatu nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti.”

Soekarno, seperti banyak yang lainnya juga, menerima Indonesia sebagai “wahyu” dan menjalankan “wahyu” tak ubahnya sebagai “bakti”. Jika “wahyu” dimengerti sebagai sesuatu yang dijatuhkan dari “langit”, maka “bakti” terhadap Indonesia tidak hanya menjadi perilaku yang sifatnya historis belaka, tetapi juga sesuatu yang transenden.

Jika Ben Anderson benar ketika menyebut nasionalisme sebagai sebuah hasil pembayangan, nyaris menjadi suatu yang mustahil jika pembayangan akan Indonesia itu sama levelnya antara orang yang berada di Aceh, Jambi, Banten, Yogya, Bali, Madura, Makassar, Ambon, Manokrawi, dan lainnya. Pembayangan akan Indonesia antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, yang dipisahkan oleh laut dan dipertajam oleh perbedaan sejarah, peradatan, agama dan bahasa, niscaya mengandung selisih dan marjin, dan karenanya tidak pernah (akan) bulat 100%.

Menerima kenyataan itu dengan terbuka jauh lebih baik ketimbang menganggapnya sebagai aib yang merusak kesucian NKRI sebagai “wahyu” yang suci nan wingit. Ini bisa menghindarkan kita dari obsesi ihwal Indonesia yang rapi, mulus, dan utuh; sebuah kemulusan, kerapihan dan keutuhan yang mungkin hanya bisa kita lihat dalam jejeran rumah-rumah adat di Taman Mini.

Kesadaran itu akan membuat kita tak terobsesi menambal segala keretakan, ketidakpuasan, penolakan dan perlawanan sekali pun melalui operasi plastik yang mengerahkan segala “alat bedah” yang tajam lagi menyakitkan, macam sangkur dan senapan.

Sejarah sudah cukup memberi kita pelajaran: alih-alih membuat Indonesia menjadi betul-betul utuh, bulat dan mulus, operasi plastik macam itu justru membuat wajah Indonesia menjadi makin tidak mulus dan makin tidak cantik.

Jika Indonesia dikelola penguasa dengan cara yang menindas segala macam perlawanan pemikiran dan ketidakpuasan, mungkin Indonesia bukan hanya menjadi penyok dan lonjong, bisa seperti wajah yang baru saja gagal dioperasi plastik.

Politik kekuasaan seperti itu, Bung Hatta menyebutnya sebagai “persatean” bukan persatuan.
 
 
Editor: Nina Fitri @MajalahZamane

© 2018 ZAMANe.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *