Ada anekdot, di zaman Orde Lama korupsi dilakukan di kolong meja, di zaman Orde Baru korupsinya di atas meja, dan di zaman 'Orde Koalisi' mejanya pun ikut dikorupsi.
Era 1990-an, kondisi perekonomian Indonesia memburuk. Situasi itu disebabkan oleh maraknya korupsi yang dilakukan para pejabat negara. Kepercayaan rakyat kepada para birokrat negara luntur. Di tengah kondisi ini, Mar’ie Muhammad adalah pengecualian.
Sepanjang kariernya, ia terkenal konsisten sebagai pegawai negeri yang jujur sederhana.
Mar’ie Muhammad lahir di Surabaya pada 3 April 1939. Selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada dekade 1960-an, ia aktif dalam pergerakan mahasiswa.
Mar'ie sempat menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Perjuangannya sebagai mahasiswa membawanya ke kursi Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
M Jusuf, Menteri Pertahanan dan Keamanan di masa awal Orde Baru, mengenalnya sebagai sebagai sosok yang tekun dan cerdas. Maka itu, M Jusuf mengangkatnya menjadi asisten selama dua tahun.
Usai lulus kuliah pada 1969, Mar'ie bekerja di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Ia menekuni bidang ekonomi sambil terus mencermati proyeksi jangka panjang keuangan negara.
Karena ketekunannya, kariernya menanjak mulus hingga dipercaya menempati beberapa pos strategis di Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktorat Jenderal Pajak hingga tahun 1993.
Setelah itu, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VI. Kiprahnya yang dinilai bersih dan lurus, membuat ia dijuluki Mr. Clean oleh insan pers kala itu.
Semasa menjabat Direktur Jenderal Pajak, Mar’ie berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak mencapai lebih dari 200 persen. Tanpa pandang bulu, ia membersihkan kantornya dengan menjatuhkan hukuman bagi 1.615 pegawai Direktorat Pajak yang terbukti bersalah.
Selain itu, salah satu kontribusi penting Mar’ie di Direktorat Pajak adalah mengubah nama Kantor Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Langkah ini dinilai mampu menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah alat pembangunan yang senantiasa dimanfaatkan untuk melayani segala kepentingan masyarakat luas.
Sebagai menteri Keuangan, Mar’ie dihadapkan pada banyak persoalan. Kondisi BUMN dan bank-bank pemerintah banyak mengalami masalah kredit macet. Sementara itu, ekonomi berjalan lesu dan inflasi meningkat.
Permasalahan itu menjadi pekerjaan menteri keuangan karena ia memiliki kewenangan yang luas. Mulai dari perencanaan anggaran negara, pengawasan kredit perbankan, sampai urusan pinjaman negara.
Salah satu masalah mendesak yang dihadapinya adalah skandal mega kredit Bapindo yang nilainya triliunan rupiah. Dalam urusan ekonomi internasional, apresiasi Yen terhadap Dollar Amerika membuat posisi utang luar negeri Indonesia membengkak. Tapi pengamat ekonomi menilai, kinerja Mar’ie kala itu sangat baik sehingga bisa menunda krisis yang bisa saja terjadi jauh lebih awal.
Karena kepiawaiannya dalam mempertahankan posisi indonesia di kondisi yang sangat rumit. Ia juga dianggap konsisten mempertahankan prinsip keseimbangan anggaran dan kebijakan kredit yang sangat cermat dan hati-hati.
Karena kepiawaiannya dalam mempertahankan posisi indonesia di kondisi yang sangat rumit. Ia juga dianggap konsisten mempertahankan prinsip keseimbangan anggaran dan kebijakan kredit yang sangat cermat dan hati-hati.
tirto, zidworld
