Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim, dalam lawatannya ke Papua Nugini. Hal tersebut dilakukan di tengah pengaruh China yang semakin besar di wilayah negara kepulauan Pasifik itu.

Blinken menggantikan posisi Presiden AS Joe Biden, yang terpaksa mempersingkat perjalanan Asia-Pasifiknya untuk kembali ke Washington, karena harus merundingkan masalah plafon utang AS dengan Ketua DPR. Jika tidak dibatalkan, Biden sejatinya akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Papua Nugini.

Dalam kunjungan tersebut, Blinken bertemu dengan anggota Forum Kepulauan Pasifik, sebuah kelompok kebijakan yang mencakup Papua Nugini dan negara-negara lain di kawasan itu. Blinken juga menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Papua Nugini.

Perjanjian AS dan Papua Nugini tersebut mencakup pengembangan infrastruktur militer, meningkatkan dukungan AS untuk Angkatan Pertahanan Papua Nugini dan kerja sama dalam memerangi aktivitas ilegal di laut lepas.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape usai penandatanganan perjanjian baru pakta keamanan di Port Moresby, Papua Nugini Senin, 22 Mei 2023. (Australian Broadcasting Corp. via AP)

Sejumlah pejabat AS mengatakan bahwa Washington memasok peralatan militer kepada Pasukan Pertahanan Papua Nugini, termasuk di antaranya helm balistik, jaket antipeluru dengan pelat baja, bantalan siku, bantalan lutut, dan pelindung mata, untuk kegiatan patroli di perbatasan, dan operasi keamanan di dalam negeri.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Elias Wohengu, mengatakan kesepakatan pertahanan tersebut akan membuat negaranya dapat mempertahankan kedaulatan. Perjanjian tersebut, kata dia, juga sejalan dengan undang-undangnya. Dalam jumpa pers, Wohengu menegaskan kepada wartawan bahwa tidak ada regulasi Papua Nugini yang akan diamandemen terkait dengan kesepakatan dengan AS itu.

Menteri Wohengu membuat pernyataan tersebut di tengah rumor bocornya sejumlah dokumen kesepakatan kerja sama pertahanan yang memicu perdebatan dan menimbulkan pertanyaan apakah kesepakatan semacam itu dapat mengganggu keamanan nasional.

“Tidak ada kekebalan bagi personel (militer) asing mana pun yang akan memimpin di Papua Nugini. Jika kejahatan dilakukan, hukuman akan diterapkan. Kepada siapa pun yang menyebarkan desas-desus bahwa kami akan memberikan kekebalan, dalam perjanjian ini tak ada fakta yang membenarkan kebohongan tersebut," ujar Wohengu.

Pejabat AS mengatakan perjanjian maritim tersebut akan memungkinkan Penjaga Pantai AS bekerja sama dengan patroli Angkatan Laut PNG untuk memerangi penangkapan ikan ilegal.