fbpx
Joe Biden Desak Kongres Sahkan UU Anti Uang Gelap di Pemilu AS

Joe Biden Desak Kongres Sahkan UU Anti Uang Gelap di Pemilu AS

Presiden Joe Biden (23/9) menggambarkan pemilihan umum paruh waktu pada November 2022 sebagai "optimisme dan harapan" dengan "kegelapan dan ketakutan".



Berbicara di National Education Association, Biden mengatakan “demokrasi AS menjadi taruhan dalam pemungutan suara” November nanti.

 

Joe Biden mendesak Kongres mengesahkan undang-undang memerangi "uang gelap" dalam pemilihan umum AS, menyebut pengeluaran yang tidak dapat dilacak dalam politik sebagai "masalah serius" bagi demokrasi.


Berbicara kepada wartawan, Biden mengatakan terlalu banyak uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan di Amerika Serikat "mengalir dalam bayang-bayang".

Dia mendukung “Disclose Act”, sebuah RUU yang mengharuskan organisasi politik yang berpartisipasi dalam kampanye untuk mengungkapkan nama-nama donor besar. Undang-undang yang diusulkan juga akan melarang kontribusi oleh entitas asing.

“Saat ini, kelompok advokasi dapat menjalankan iklan tentang masalah – menyerang atau mendukung kandidat – hingga hari pemilihan tanpa mengungkapkan siapa yang membayar iklan itu,” kata Biden. “Terlalu sering kepentingan khusus yang kuat menggunakan kelompok depan untuk menjalankan iklan ini untuk menang dengan biaya berapa pun.”

Undang-undang itu tidak mungkin disahkan di Senat yang beranggotakan 100 orang, di mana Demokrat tidak memiliki 60 suara yang diperlukan untuk mengesampingkan filibuster, prosedur legislatif yang memungkinkan minoritas untuk memblokir undang-undang utama.

 

Menjelang pemilihan anggota DPR AS pada November 2022, kekuatan lobi pro-Israel menggelontorkan banyak uang untuk menjegal para politisi anti-Israel.

 
Di bawah undang-undang AS, komite aksi politik – disebut sebagai PAC – dan individu hanya dapat menyumbangkan dana terbatas secara langsung kepada kandidat politik. Namun, dalam keputusan 2010, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS memberi entitas hak untuk menghabiskan uang dalam jumlah tak terbatas untuk menentang atau mendukung kandidat.
 
Kelompok lobi pro-Israel terbesar di Amerika Serikat yang terlibat langsung dalam politik elektoral, Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) memimpin dorongan untuk mempengaruhi pemilihan pendahuluan kongres Demokrat di seluruh negeri.

AIPAC dan kelompok pro-Israel lainnya menggelontorkan banyak uang dalam proses seleksi caleg Partai Demokrat.

Beberapa pembela hak-hak Palestina khawatir upaya ini dapat menghalangi politisi untuk berbicara menentang pelanggaran HAM oleh Israel.

James Zogby, presiden Arab American Institute (AAI), sebuah think-tank yang berbasis di Washington, mengatakan politik uang sebelum pemilu legislatif November yang kritis telah datang.


Anggota DPR AS Dipilih Dua Tahun Sekali, Senat Enam Tahun Sekali

 

Dalam sistem pemerintahan AS, DPR adalah bagian dari Kongres AS. Kongres AS dibagi menjadi dua: yakni Dewan Perwakilan dan Senat.


Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari 435 anggota dari distrik-distrik dalam sebuah negara bagian, mewakili para calon terpilih untuk masa jabatan dua tahun di bagian legislatif Kongres AS.

DPR akan meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk diratifikasi.

Sementara Senat terdiri dari 100 anggota, dua orang untuk setiap negara bagian AS memilih senator untuk masa jabatan enam tahun untuk membuat undang-undang federal AS.

Baik DPR dan Senat akan bersama-sama membentuk Kongres. Kongres dibentuk gabungan anggota DPR berjumlah 435 dan Senat berjumlah 100 orang, sehingga kongres berjumlah 535 anggota. Istilah Kongres AS diperuntukan baik untuk anggota dari DPR maupun Senat.

Orang-orang yang bukan politisi juga akan bisa masuk ke DPR. Senat jauh lebih profesional. Senat terdiri dari politikus. DPR dipilih setiap dua tahun sekali, sementara Senat dipilih setiap enam tahun sekali.

Dalam sistem politik AS, pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang presiden dan kabinetnya (eksekutif), Kongres AS (badan legislatif) dan pengadilan (yudikatif).

Pemisahan kekuasaan dirancang untuk menyediakan sistem checks and balances yang mencegah individu atau kelompok mana pun mendapatkan kontrol terlalu banyak.

Kongres AS memutuskan dan membuat undang-undang yang mengatur Amerika Serikat. Kongres juga memiliki kekuatan untuk mendakwa presiden dan memakzulkan presiden.

Kongres AS terdiri atas majelis tinggi yang dikenal sebagai Senat, dan majelis rendah yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua majelis tersebut bermarkas di Capitol Hill di Washington DC.

Adapun peran utama Senat adalah menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disetujui oleh Senat, Presiden kemudian meloloskan undang-undang apa pun, meskipun Kongres dapat meloloskan undang-undang jika ada dua pertiga mayoritas.

Masa jabatan Senat adalah enam tahun, tetapi tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batasan periode untuk Senat.

 

 

Al Jazeera, Zid World