fbpx
Gagasan Revolusioner untuk Merombak Dewan Keamanan PBB Demi Dunia yang Lebih Adil

Erdogan Tantang Para Pemimpin Dunia Berdebat Konsep Merombak Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Presiden AS Joe Biden berencana mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB di sidang Majelis Umum PBB, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan hari Selasa (20/9).



Dengan frustrasinya pejabat AS setelah Rusia memveto langkah dan deklarasi Dewan Keamanan atas invasi Rusia ke Ukraina, Biden dapat mendesak reformasi itu secara pribadi kepada Sekjen PBB dan pejabat lainnya, atau justru mengumumkannya secara terbuka, kata Sullivan.

“Saya berharap presiden akan berbicara secara substantif mengenai wacana reformasi Dewan Keamanan PBB saat ia berada di New York,” kata Sullivan, menjawab pertanyaan VOA.

Wacana reformasi DK PBB selalu muncul setiap terjadi krisis internasional, ketika salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (AS, Rusia, China, Inggris dan Prancsi) menggunakan hak vetonya untuk menjegal resolusi yang didukung oleh pihak-pihak lain.

 

Saat ini hanya lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lima negara itu bukan perwakilan sebenarnya dari demografi dunia. Erdogan pun menyodorkan gagasan dan siap diperdebatkan sedunia. Erdogan telah menulis sebuah buku tentang hal itu, mendesak masyarakat internasional untuk merombak Dewan Keamanan PBB.


Buku tersebut berjudul, A Fairer World is Possible, untuk mencari keadilan global bagi orang-orang tertindas seperti Palestina, yang telah lama menderita di bawah pemerintahan represif Israel.

Erdogan berpikir bahwa struktur Dewan Keamanan PBB saat ini adalah salah satu alasan utama ketidakadilan yang ada di seluruh dunia. 

Dewan tersebut juga bukan perwakilan sebenarnya dari demografi dunia karena total populasi dari lima anggota tetap hanya berjumlah seperempat dari populasi global, catat Erdogan.

“Kami ingin Dewan Keamanan direstrukturisasi dengan cara yang adil, yang dapat mewakili benua, agama, kelompok etnis, dan budaya yang berbeda sebanyak mungkin. Jika itu terjadi, itu akan menjadi langkah revolusioner untuk memecahkan masalah internasional dan menyusun kembali perdamaian global,” kata Erdogan.

Erdogan juga menggarisbawahi bahwa organisasi seperti PBB, yang mengklaim sebagai penjamin perdamaian dan kesadaran global, “tidak dapat terus beroperasi dengan mempertahankan status politik saat ini dan menjadi tuli terhadap suara-suara perubahan.”

“Jika kita tidak membuat langkah revolusioner menuju perubahan, tidak hanya kita hari ini tetapi juga masa depan kita akan berada dalam risiko besar,” ia memperingatkan.

Erdogan pun mengingatkan bahwa Turki menampung populasi pengungsi terbanyak di dunia, menjadi salah satu negara paling dermawan membantu orang yang membutuhkan dan organisasi bantuan internasional.

Presiden Turki itu menawarkan sistem alternatif sederhana untuk struktur PBB saat ini, merombak sistem sekarang yaitu keputusan lima anggota tetap tidak dapat diadili oleh Majelis Umum. Juga, lima anggota tidak dipilih oleh Majelis Umum.

Erdogan mengusulkan sistem internasional yang lebih demokratis, di mana Majelis Umum dapat bertindak sebagai parlemen internasional untuk memilih anggota Dewan Keamanan, seperti cara majelis negara memilih pemerintahnya setelah pemilihan yang sah.

Dalam model Erdogan, Majelis Umum bertindak sebagai cabang legislatif dari pemerintahan demokratis dan Dewan Keamanan menjadi cabang eksekutif dari sistem PBB. Sistem gagasan Erdogan bertujuan untuk memastikan mekanisme check-and-balance untuk memantau keputusan dan tindakan Dewan Keamanan melalui Majelis Umum.

Erdogan membayangkan Dewan Keamanan beranggotakan 20 negara, yang akan dipilih oleh Majelis Umum. Berbeda dengan sistem saat ini, anggota Dewan Keamanan seharusnya tidak memiliki mandat permanen, tetapi mereka harus memiliki persyaratan yang ditentukan oleh periode waktu tertentu, menurut Erdogan.

Sistem Erdogan juga menghilangkan hak veto anggota tetap karena tidak ada satu negara pun yang memiliki hak untuk mendominasi semaunya.

Erdogan menyatakan bahwa dia memicu brainstorming internasional, “ini adalah inisiatif sederhana untuk membangun tatanan internasional, yang lebih stabil, damai dan adil,” katanya.

“Sistem istimewa, yang telah memaksakan kepentingan lima anggota tetap tanpa memiliki akuntabilitas apa pun, tidak bisa dipertahankan lagi,” Erdogan menyimpulkan.


TRT World