Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut food estate merupakan platform PDIP. Padahal sebelumnya, dia pernah menyebut proyek Food Estate bagian dari kejahatan lingkungan.
Hasto mengatakan Food estate akan jadi salah satu pembahasan dalam Rakernas ke IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jumat (29/9).
"Food estate adalah bagian dari platform PDIP. Sejak awal, PDIP memahami kaderisasi partai tentang filsafat pembebasan dari sosok manusia petani yang namanya Pak Marhaen. Yang menjadi bagian dari kontemplasi dari Bung Karno di Bandung Selatan, ketika bertemu dengan Pak Petani yang namanya Pak Marhaen, makamnya ada di Bandung," kata Hasto di sela peninjauan venue Rakernas, Kamis (28/9).
"Dan dari situlah muncul suatu konsepsi bahwa Indonesia merdeka sebagai jembatan emas masyarakat adil dan makmur harus difokuskan pada perhatian wong cilik. Sehingga menjadi perhatian bagi napas dedikasi PDIP dan diputuskan dalam setiap kongres. Presiden Jokowi menjabarkan hal tersebut dengan kebijakan salah satunya adalah food estate," imbuh dia.
"Ya itu akan terus kita evaluasi untuk rakyat. Food estate itu bukan untuk kelompok orang per orang, apalagi untuk pihak yang mau mengambil manfaat melalui pendekatan projektif. Jadi semua akan dilakukan evaluasi pada saat pelaksanaan Rakernas itu," kata Hasto.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto, Selasa (15/8/2023)
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ungkap Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun masuk ke partai politik tertentu.
Program food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan periode keduanya.
Lalu, Jokowi menugaskan Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.
Kementerian Pertanian, yang dinakhodai Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.
Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan perladangan tradisional lalu proyek food estate tersebut justru gagal dan masyarakat setempat mengalami krisis pangan.
Video: Fakta Kerusakan Lingkungan Akibat Food Estate Gagal Total
”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik ”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta (13/7/2023).
- Melihat Food Estate: Perkebunan Singkong Mangkrak, Sawah Tak Kunjung Panen, Lingkungan Rusak
- Cak Imin Sebut Food Estate Proyek Gagal, Zulhas Sebut Sistem Pertanian Era Pak Harto Bagus
