fbpx
Dinasti Rajapaksa di Sri Langka dan Dinasti Politik di Filipina, Bagaimana di Indonesia?

Dinasti Rajapaksa di Sri Langka dan Dinasti Politik di Filipina, Bagaimana di Indonesia?

Ketidakbecusan memimpin dan mengelola ekonomi negara telah membuat ekonomi Sri Langka hancur, dan rakyat pun murka.



Perdana Menteri (dan mantan presiden) Mahinda Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri.

"Pengunduran diri Mahinda Rajapaksa menandai perubahan nasib yang memalukan bagi seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang paling berkuasa di Sri Lanka," kata Ayeshea Perera, editor situs BBC News Asia.

Kontroversi keluarga Rajapaksa memonopoli politik Sri Lanka

"Mahinda Rajapaksa membuka jalan bagi keluarganya untuk menjarah kekayaan negara demi keuntungan finansial mereka sendiri," tambah Ayeshea Perera.


Baliho dan seruan yang menuntut keluarga mengembalikan "uang curian" negara itu adalah pemandangan umum pada gelombang unjuk rasa di Sri Lanka.

Mereka mungkin belum sepenuhnya jatuh dari kekuasaan, tetapi keluarga Rajapaksa semakin kehilangan cengkeraman mereka pada politik Sri Lanka yang selama ini kelihatannya tak tergoyahkan.

Pilpres Filipina Diwarnai Dinasti Politik, Bagaimana dengan Indonesia?

Ada 3 faktor yang membuat Filipina didominasi dinasti politik: kekuatan jaringan, logistik keuangan, dan loyalitas. 

Hasil perhitungan cepat Pemilihan Presiden Filipina menunjukan kemenangan bagi capres Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., putra mantan diktator Ferdinand Marcos, yang berpasangan dengan cawapres Sara Duterte, putri Presiden Rodrigo Duterte.

Bongbong Marcos dan Sara Duterte

Dikutip dari kantor berita AFP, Bongbong Marcos memperoleh lebih dari 56% suara atau lebih dari dua kali lipat jumlah penghitungan yang didapat oleh saingan terkuatnya, Leni Robredo (capres independen).

Kemenangan pasangan Bongbong-Sara semakin memperkuat aroma dinasti politik yang merajalela di Filipina. Sebelumnya, sejumlah nama seperti Gloria Macapagal Arroyo juga mengikuti jejak ayahnya, Diosdado Macapagal, menjadi presiden. Kemudian ada Benigno Aquino III yang ikut menjadi presiden mengikuti ibunya, Corazon Aquino.

"Oligarki dari dulu memainkan peran di sana (Filipina). Pilpres begitu cepat berganti, hanya dalam kurun 6 tahun dan masa jabatan presiden hanya boleh satu periode. Setiap dinasti memiliki wilayah kekuasaan sendiri dan kuat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan.

Menurut Hanan, ada tiga faktor yang membuat dinasti politik di Filipina mendominasi, yakni kekuatan jaringan, logistik keuangan, dan loyalitas. Dinasti politik di Filipina memiliki kekuatan jaringan yang luar biasa. Setiap dinasti masuk ke dalam sistem jaringan kekuasaan dari posisi tertinggi sampai yang terkecil.

"Jadi tidak hanya satu dua jabatan saja, sampai ke tingkat bawah mereka ada. Mereka menguasai logistik dan keuangan, keluarga dinasti ini terhubung secara terus-menerus dengan pemilik modal besar untuk menopang politik dinasti. Keluarga Marcos uangnya kuat apalagi bergabung dengan Duterte yang sedang berkuasa. Mereka juga memiliki pendukung loyal terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan ini selalu dijaga oleh setiap dinasti meskipun mereka tidak menjadi presiden saat itu," paparnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, pesta demokrasi pemilihan presiden baru akan berlangsung pada 2024. Sejumlah nama yang mulai digadang jadi calon presiden adalah anak dari presiden sebelumnya. Seperti Puan Maharani anak mantan Presiden Megawati sekaligus cucu Soekarno. Agus Harimurti Yudhoyono anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Prabowo Subianto pernah menjadi menantu mantan Presiden Soeharto.

Djayadi Hanan mengatakan tingkat demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Filipina dan dinasti politik di Indonesia lebih kentara di tingkat lokal. "Di tingkat nasional belum masif," kata Djayadi Hanan kepada DW Indonesia.

Selain itu, menurutnya, politisi yang menjadi bagian dari dinasti di Indonesia tidak memiliki tiga kekuatan sekaligus. Sumber dukungan dan hubungan dana dari pemodal besar bisa berpindah-pindah termasuk tidak ada dukungan sekuat loyalitas di Filipina.

"Pemilu kali ini bisa mendukung, tapi pemilu selanjutnya belum tentu. Sumber dananya tidak ada terus-menerus di Indonesia. Seperti SBY dan AHY, tidak sekuat di Filipina. Termasuk keluarga Soeharto, yang sudah berapa kali membuat partai sendiri tapi gagal. Dinasti di Indonesia tidak sekuat yang ada di Filipina, karena kekuatan mereka tidak semasif yang ada di Filipina. Prabowo kuat tapi tidak dominan, AHY masuk 10 besar, Puan di luar 10 besar justru yang menonjol yang di luar dinasti seperti Ganjar dan Anies," paparnya.

Senada dengannya, peneliti politik dan kebijakan publik SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa di Indonesia dinasti politik tidak memberikan pengaruh yang besar dalam Pilpres 2024. Ini dilihat berdasarkan riset SMRC yang menunjukan calon-calon dari kelompok elit meskipun sudah melakukan promosi besar-besaran tidak menghasilkan persepsi yang cukup baik.

"Kita menemukan hasil survei yang mengejutkan, orang-orang kaya mapan promosinya kencang publik tidak tergerek. Sebaliknya publik anti terhadap mereka yang elit. Dinasti bukan bagian dari publik, SBY muncul karena ketokohannya, sama halnya dengan Jokowi, dikenal dekat dengan rakyat jelata," ujar Saidiman Ahmad.

Suara perempuan untuk siapa?

Kementerian Dalam Negeri mencatat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilpres tahun 2024 sebanyak 206 juta jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan pemilih pada Pemilu 2019 yakni 192 juta jiwa. Ini berarti pada pemilu 2024, jumlah pemilih perempuan akan sekitar 96,5 juta jiwa atau 50,07% lebih banyak dibandingkan pada Pilpres 2019.

Peneliti senior bidang gender dan pembangunan dari Universitas Bengkulu (Unib), Titiek Kartika Hendrastiti, mengatakan meskipun jumlah pemilih perempuan mendominasi, tidak berarti pemilih perempuan akan memilih kandidat capres perempuan.

"Pemilih perempuan akan memilih kandidat yang diyakini akan membuat perubahan. Bisa laki-laki, bisa juga perempuan, karena perubahan tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, namun laki-laki yang berpikiran out of the box juga bisa melakukan perubahan," kata Titiek.

Ia tidak menampik bahwa di awal tahun 2000-an aktivis perempuan memang mengampanyekan jargon women vote for women. Namun setelah dievaluasi, tidak semua politisi perempuan ketika mendapatkan kesempatan akan melakukan banyak perubahan untuk perempuan.

"Hasil 2004, perempuan yang duduk (di pemerintahan) tidak banyak berperan (dalam membuat) regulasi ramah perempuan. Pemilih perempuan saat ini lebih cerdas, akan melihat apa yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan. Tidak terbatas pada gender," lanjutnya.
 
 
 
Tags: