Kenapa Kendaraan Listrik disebut 'Solusi Palsu' untuk Atasi Polusi Udara?

Kenapa Kendaraan Listrik disebut 'Solusi Palsu' untuk Atasi Polusi Udara?

WALHI menyebut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi hanya “mengamplifikasi keinginan” Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah menggencarkan penjualan kendaraan listrik dengan subsidi pembelian kendaraan listrik.


Itu dinilai “solusi palsu” karena sumber energi yang digunakan untuk kendaraan listrik masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang menjadi salah satu penyebab polusi udara.

Penggunaan kendaraan listrik terus didengungkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Namun, pengamat menilai cara itu “tidak akan menyelesaikan masalah” dan elektrifikasi disebut sebagai “solusi palsu”.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia; Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sama-sama menyebut kendaraan listrik ketika membahas solusi mengurangi polusi udara di hadapan publik.

Bahkan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, akan mewajibkan pejabat eselon IV ke atas menggunakan kendaraan listrik - yang katanya masih dalam pembahasan.

Belakangan, Heru mengatakan keputusannya itu diambil berdasarkan “arahan” dari Luhut Pandjaitan yang harus diterapkan “sesegera mungkin”.

Pengamat menilai itu sebagai “solusi palsu” karena sumber energi yang digunakan untuk kendaraan listrik masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, yang juga menjadi salah satu penyumbang polusi udara.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan sektor transportasi menjadi sumber pencemar udara utama di Indonesia yang mencapai 44%, disusul industri 31%, manufaktur 10%, perumahan 14%, serta komersial 1%.

Dorongan untuk bertransisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dinilai juru kampanye polusi dan urban WALHI Nasional, Abdul Ghofar, sebagai hal yang “nyambung - nggak nyambung” dengan situasi polusi udara yang semakin memburuk.

Dia juga menyebut Pj Gubernur DKI Jakarta hanya “mengamplifikasi keinginan pemerintah pusat”, terutama Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, yang dalam beberapa waktu belakangan tengah menggencarkan elektrifikasi kendaraan listrik dengan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.

“Elektrifikasi kendaraan memang harus kita akui di hilirnya, untuk moda transportasinya, memang rendah emisi. Tapi dari mana listrik yang digunakan untuk charging? Mayoritas ya dari PLTU yang di sekitar Jakarta, ada sekitar belasan PLTU di Jawa Barat sama Banten,” kata Ghofar kepada BBC News Indonesia, Minggu (20/08).

Berdasarkan catatan WALHI Nasional, 85% sumber energi di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil dan sekitar 60% lebih berbentuk PLTU batu bara dan sisanya berbentuk PLTU lain.

Senada, Juru Bicara bidang Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, juga mengatakan ajakan untuk beralih ke kendaraan listrik adalah “solusi palsu” jika dilakukan tanpa mengganti sumber energi yang digunakan untuk mengisi ulang daya kendaraan.

“Kalaupun mau kendaraan listrik harusnya ada transisi energi, harus diubah dulu menjadi energi bersih, baru itu [solusi kendaraan listrik] yang dikedepankan. Ini kan seolah kayak masih bertolak belakang,” tegas Bondan.

 

 

BBC, ZID

ZIDWORLD © 2024 Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.

{{ message }}