fbpx
China Ambil Alih Pelabuhan di Sri Lanka Karena Gagal Bayar Utang

Rajapaksa, Mantan Presiden Sri Lanka, Meminta Ijin Tinggal di Thailand

Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meminta ijin tinggal di Thailand tetapi dia tidak mencari suaka, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Thailand.



Rajapaksa akan meninggalkan Singapura pada Kamis (11/8) dan melakukan perjalanan ke ibu kota Thailand, Bangkok.

Rajapaksa melarikan diri ke Singapura pada pertengahan Juli lalu setelah serangkaian protes massal meletus di Sri Lanka di tengah krisis ekonomi terburuk yang melanda negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan orang berunjuk rasa masuk ke kediaman dan kantor presiden.

Rajapaksa mengundurkan diri pada bulan Juli, menjadi presiden Sri Lanka pertama yang melakukannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan Rajapaksa akan dapat tinggal di Thailand selama 90 hari dengan paspor diplomatiknya.

 

China mengirimkan kapal militer ke pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Setelah Sri Lanka terpaksa menyerahkan kendali atas pelabuhan itu karena gagal membayar utang kepada China yang digunakan untuk membangunnya pakai teknologi China dan pekerja China.

Kapal itu, yang tiba di Hambantota pada Kamis 11 Agustus, dilengkapi sistem elektronik canggih untuk pelacakan via satelit, untuk tujuan strategis.

"Tujuan China adalah menjadikan pelabuhan Hambantota untuk penggunaan ganda, komersial dan militer. China mencoba membangun kemampuan untuk memindahkan dan manuver kapal di pelabuhan dengan tujuan militer," kata Dayan Jayatilleka, mantan diplomat Sri Lanka, kepada VOA.

Sri Lanka terpaksa menyerahkan kendali atas pelabuhan setelah gagal membayar utang dari China yang digunakan untuk membangunnya.

Presiden Sri Lanka yang baru saja digulingkan, Gotabaya Rajapaksa, saat masih menjabat, telah memberikan persetujuannya untuk penyerahan pelabuhan kepada China. Pemerintah baru yang menggantikannya tidak mungkin mencabut keputusan dan menghentikan kapal militer China menggunakan pelabuhan.

"Sri Lanka membutuhkan bantuan keuangan, dan tidak ingin mengecewakan China dengan mencabut izin," Jehan Perera, direktur eksekutif Dewan Perdamaian Nasional Sri Lanka, mengatakan.

"Tujuan China adalah untuk memastikan kapal militernya memiliki akses mudah ke pelabuhan Sri Lanka. Selama tujuan ini terpenuhi, sama seperti membangun pangkalan militer," kata K.P. Fabian, mantan wakil komisaris tinggi India untuk Sri Lanka.

China telah menolak permintaan Sri Lanka untuk menjadwal ulang pinjaman proyek senilai hampir $10 miliar yang telah jatuh tempo. Tanpa kerja sama China, maka Sri Lanka tenggelam lebih dalam ke dalam jurang keuangan.

"[Pemerintah] Sri Lanka berharap Beijing akan datang dan menerima permintaan tersebut. Ia juga menginginkan pengaturan pertukaran mata uang untuk membeli barang-barang China," kata Perera.

Sri Lanka hampir tanpa cadangan devisa dan menghadapi harga minyak dunia yang lebih tinggi, yang mengakibatkan kekurangan energi yang serius. Negara ini juga menghadapi krisis pangan dengan jutaan orang tanpa pekerjaan.

Ada kemungkinan bahwa China akan mencoba menggunakan pengaruhnya sebagai pemberi pinjaman untuk menekan Sri Lanka agar mengizinkan pembuatan fasilitas militer China.

"Bagi India, ini adalah masalah yang menimbulkan kekhawatiran serius. China telah berusaha menciptakan tantangan militer bagi India, dan ini adalah salah satu upaya terseb


Langkah untuk membangun kehadiran militer China di Sri Lanka akan menimbulkan kekhawatiran tidak hanya di India tetapi juga di belahan dunia lain karena jalur laut Samudera Hindia menghubungkan Asia dan Eropa.

Perangkap Utang

Krisis ekonomi Sri Lanka disebabkan oleh pinjaman luar negeri yang besar, yang telah meninggalkan beban utang yang sangat besar. Utang luar negeri Sri Lanka sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) melonjak dari 80% pada 2015 menjadi 101% pada 2020.

China meluncurkan serangkaian proyek infrastruktur di Sri Lanka di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan, termasuk pelabuhan dan bandara yang dibiayai oleh bank-bank China.

Sri Lanka mendapati dirinya tidak mampu membayar utang China. Beijing menggunakan kesempatan itu untuk memaksa Sri Lanka untuk memberikan pelabuhan Hambantota dengan bentuk sewa 99 tahun kepada perusahaan China yang membangun dan membiayainya.

"Bahwa proyek dan pinjaman China sangat tidak transparan dan terlalu mahal," kata Perera. "Perampokan China di Sri Lanka memiliki pengaruh yang merusak karena menjebak politikus dan pejabat korup untuk mencuri dana."


 
voa, zid