fbpx
Jusuf Kalla Mengatakan Proyek IKN Akan Bermasalah

Jusuf Kalla Mengatakan Proyek IKN Akan Bermasalah

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke depan akan bermasalah. Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah.

 
Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana pembangunan.

Pasalnya, sejauh ini dia belum melihat komitmen investor dari luar untuk ikut mendanai pembangunan IKN. Sejauh ini, ujarnya, dana pembangunan IKN 20 persen dari total anggaran bersumber APBN, sementara 80 persen diharapkan dari investor luar.

“Ini akan bermasalah, karena sampai sekarang kita belum belum melihat ada komitmen dari investor luar. Sulit investasi di suatu Ibu Kota, tidak mudah. Konsekuensinya mungkin pemerintah akan memperlambat pembangunan. Artinya tidak sesuai jadwal semula akan merayakan di istana di sana pada tahun 2024. Jadwal pembangunan akan tertunda,” ujar JK.

Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah.

Lebih lanjut, JK menyebut, bahwa rencana semula pembangunan IKN ditopang investasi asing, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.

“Jadi tidak berjalan mulus nanti, kelihatan yang jalan investasi dari APBN. Kita melihat defisit tinggi, tapi anggaran tinggi. Ada konsekuensinya dalam defisit anggaran,” tukas JK.

Dia juga menyinggung berdasarkan pengalaman negara lain seperti Brasil, Myanmar butuh waktu 20 tahun untuk melengkapi pemindahan Ibu Kota.

Selain itu, tidak seluruh lembaga pindah, dan idealnya jarak pindah sekitar 30 kilometer seperti Ibu Kota Kuala Lumpur di Malaysia pindah ke Putra Jaya.

Dia menambahkan, hampir seluruh negara yang memindahkan Ibu Kota adalah negara federal seperti Malaysia, Myanmar, Australia, sehingga sejumlah urusan diselesaikan di tingkat daerah.

“Urusan tidak banyak. Umumnya pelaksanaan peraturan dilakukan di daerah. Berbeda, kalau mau investasi di Indonesia, urusannya di Jakarta, karena memang kewenangan daerah terbatas.”
 
 
 
bisnis, tempo, zid

Tags: