Harga eceran beras di Indonesia dilaporkan secara konsisten merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal tersebut dipaparkan dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect (IEP).
“Harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dari harga beras di Filipina, bahkan harganya dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand,” demikian bunyi laporan Bank Dunia.
Mahalnya harga beras di Indonesia tersebut, kata Bank Dunia dipengaruhi beberapa faktor, terutama kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung ekonomi pasar komoditi pangan.
“Kebijakan ini meliputi pembatasan perdagangan. Misalnya, tarif impor, pembatasan kuantitatif, monopoli impor untuk komoditas utama, dan tindakan non-tarif lainnya. Dan (kebijakan) pembelian harga minimum di tingkat petani misalnya, untuk beras,” jelas Bank Dunia.
Lebih jauh, Bank Dunia menjelaskan faktor lain yang menunjang tingginya harga beras di Indonesia adalah kurangnya investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi tinggi di sebagian wilayah Indonesia juga turut mempengaruhi harga beras.
Laporan Bank Dunia juga menyebutkan bahwa harga beras yang tinggi ini berkontribusi terhadap laju inflasi.
Bank Dunia mencatat, inflasi yang bersumber dari pangan secara tahunan telah menyentuh level tertinggi dalam delapan tahun terakhir pada Juli 2022 yakni sebesar 10,3%, meskipun akhirnya inflasi pangan ini turun menjadi 6,9% pada Oktober 2022.
Menurut Bank Dunia, inflasi pangan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh beras melainkan beberapa komoditas lain, termasuk cabai, bawang merah, daging, telur, kedelai, gandum, dan minyak goreng.
Untuk memitigasi dampak inflasi pangan terhadap masyarakat ini, kata Bank Dunia, pemeritah perlu mengambil sejumlah langkah termasuk investasi jangka panjang untuk mengatasi tiga tantangan ketahanan pangan.
Tiga tantangan tersebut yakni ketersediaan pangan (pasokan yang memadai), akses pangan (akses ekonomi di tingkat rumah tangga) dan stabilitas pangan dari waktu ke waktu.
“Namun, untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan yang fokus pada perbaikan gizi, penurunan harga pangan, peningkatan keterjangkauan (akses masyarakat), dan peningkatan ketahanan pangan,” tambahnya.
- Melihat Food Estate: Perkebunan Singkong Mangkrak, Sawah Tak Kunjung Panen, Lingkungan Rusak
- Jurnalis AS Keturunan Indonesia Diusir di KTT ASEAN, Dibela Staf Gedung Putih dan Dubes AS
