Bacawapres dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut proyek food estate sebagai proyek gagal.
"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat. Diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
"Kita harus bergeser ya, produktivitas pangan ini benar-benar harus digerakkan secara masif, bukan melalui food estate tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," ujar Cak Imin.
"Dengan cara apa? Dengan cara pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah. Maka pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin," sambungnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ternyata India sukses surplus beras karena menggunakan sistem mirip Indonesia era Soeharto. Dengan kekuatan koperasi rakyat.
Zulhas mengungkap rahasia India yang bisa memiliki surplus produksi beras hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.
"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat (11/9).
Ternyata, imbuhnya, India menomorsatukan kebijakan untuk pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi juga sudah diterapkan di India.
"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.
Kata Zulhas, India mengandalkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia kini dikuasai konglomerasi yang menguasai seluruh lini.
"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.
"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.
- Melihat Food Estate: Perkebunan Singkong Mangkrak, Sawah Tak Kunjung Panen, Lingkungan Rusak
- Lingkungannya Tercemar Tambang Nikel, Derita Warga Wawonii Sulawesi Tenggara
