Presiden Jokowi mengatakan punya data lengkap semua partai politik yang didapatnya dari laporan intelijen.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
"Ini saya ulang tapi ini penting, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam midddle income trap, kepemimpinan itu sangat menentukan," kata Jokowi Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 September 2023.
Jokowi mengaku memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI maupun BIN
.
"Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," kata Jokowi.
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute itu menilai Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen.
"Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.
Julius mengatakan, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masayarakat sipil
"Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh Presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden," ujar Julius.
Sementara itu Ketua YLBHI Muhammad Isnur menilai, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya.
"Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia," katanya.
Isnur mengatakan, persoalan ini merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan tujuan politik Presiden dan bukan untuk tujuan politik negara. Pada hakikatnya, lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara, bukan untuk tujuan politik presiden.
"Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang undang UU Intelijen, UU HAM, UU partai politik dan lain-lain," katanya.
Pernyataan Jokowi pun ditanggapi beragam di media sosial. Kalangan parpol juga beraneka ragam reaksinya, tergantung apakah bicara kepada meda atau hamya bisik-bisik antar mereka dan teman.
Beberapa tokoh aktivis mengatakan bahwa mereka juga punya data 'ngeri-ngeri sedap' tentang Jokowi, yang akan diungkap nanti setelah Jokowi lengser dari kursi presiden.
Baru-baru ini, pakar hukum kawakan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesediaannya menjadi perisai hukum Presiden Jokowi usai lengser nanti. Yusril mengaku punya pengalaman 'menyelamatkan' mantan presiden Soeharto.
Menurut Yusril, mantan presiden di Indonesia rawan diserang oleh musuh politiknya usai tak menjabat.
Yusril menyebut salah satu contoh Presiden Indonesia yang diserang usai tak lagi menjabat adalah Soeharto, dan Yusril mengatakan dirinya menjadi perisai hukum untuk Soeharto kala itu.
"Saya pengalaman bagaimana menangani masalah Pak Harto, ya. Ketika beliau berhenti menjadi presiden kemudian tidak menjadi presiden lagi, ya macam-macam tuntutan di kalangan masyarakat pada waktu itu dan akhirnya tidak ada proses apapun pada beliau," kata Yusril.
Yusril berharap serangan tidak terjadi kepada Jokowi. Namun jika pun terjadi, dia siap jika diminta.
"Dan kalau saya diminta untuk ikut menangani permasalah permasalahan beliau, saya siap melakukannya," kata Yusril.
- Studi Psikologi: Penguasa Berwatak Psikopat Narsistik
- Proyek Investasi China dan Tomy Winata di Pulau Rempang 'Urusan Presiden'
