Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor mengatakan, pemerintahan yang memata-matai masyarakat dan lembaga-lembaga politik hanya penganut fasisme dan komunisme.
Firman Noor mengulas pernyataan Presiden Jokowi soal punya data intelijen tentang agenda partai politik.
"Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana maupun upaya untuk melestarikan kekuasaan saat ini. Apakah 3 periode, pemunduran pemilu," kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube.
Menurut Firman, pernyataan Jokowi juga bisa dimaknai dia ingin memastikan partai-partai yang ada saat ini tidak bertentangan dengan kepentingan politiknya presiden.
"Dan meminimalkan upaya partai-partai tersebut bermanuver melawan kepentingan dan keinginan presiden dalam pemilu mendatang," ujar Firman.
Pernyataan Jokowi juga dinilai dapat berimbas kepada pelaksanaan Pemilu 2024. Dampaknya adalah potensi munculnya beragam cara untuk melakukan mobilisasi buat meriah kemenangan partai atau kandidat tertentu.
"Yang sejatinya menunjukkkan negara ikut campur dalam kontestasi pemilu," ucap Firman.
Menurut Firman, seharusnya pemerintah menjaga situasi tetap kondusif menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, serta bersikap profesional dan adil.
"Bukan justru mengarahkan dinamika menjelang pemilu 2024 melalui pemetaan politik berdasarkan info ntelijen yang diperolehnya," kata Firman.
Firman mengatakan, upaya intervensi politik dengan mengerahkan lembaga intelijen tidak dapat dibenarkan dalam skema negara demokrasi yang dianut Indonesia. Sebab, kata Firman, pemerintahan yang menggunakan cara memata-matai masyarakat dan lembaga-lembaga politik hanya penganut fasisme dan komunisme.
Firman mengatakan, upaya intervensi politik dengan mengerahkan lembaga intelijen tidak dapat dibenarkan dalam skema negara demokrasi yang dianut Indonesia. Sebab, kata Firman, pemerintahan yang menggunakan cara memata-matai masyarakat dan lembaga-lembaga politik hanya penganut fasisme dan komunisme.
"Intervensi ini tidak hanya melanggar tupoksi presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, melainkan juga melanggar hakikat demokrasi," papar Firman.
Dia juga meminta masyarakat harus mulai waspada dari segala bentuk intervensi intelijen dalam politik, yang kemungkinan juga akan melebar ke lembaga-lembaga demokrasi lainnya.
Firman juga mendorong lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengambil peran dalam merespons fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat sipil hingga hari ini.
Firman juga mendorong lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengambil peran dalam merespons fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat sipil hingga hari ini.
- Jokowi Sebut Punya Data Intelijen Semua Parpol, Apakah Gertakan Atau Kepanikan?
- 'Presiden Secara Tidak Langsung Mengusir Kami Dari Kampung Kami Sendiri' Kata Warga Rempang
kompas, metrotv, zidworld
