Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun membela Megawati.
Kata TKN Prabowo-Gibran
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengkritik narasi manipulasi hukum di MK yang disampaikan oleh Megawati.
"Kalau manipulasi hukum itu dimulai dari adanya proses judicial review atas Undang-Undang (UU) Pemilu, kebetulan Ketua MK adalah Pak Anwar Usman," kata Nusron di Kantor TKN Prabowo-Gibran, 12 November 2023.
Pertanyaannya, kata Nusron, sidang putusan MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama. Ia menyatakan hal itu telah dibuktikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Menurut Nusron, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar, ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bisa mempengaruhi hakim yang lain.
"Terus kalau ada yang bilang manipulasi, manipulasinya ada di mana?" ujar dia. Nusron mengatakan UU menyebutkan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama.
"Dan Anwar sendiri, meski kepala MK, punya hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4. Itu dibuktikan di MKMK," tutur politikus Golkar tersebut.
Dia lantas mengatakan enam hakim konstitusi yang diadukan ke lembaga ad hoc itu dinyatakan bersalah dengan bobot sanksi berbeda-beda. Jika Anwar mendapatkan sanksi lebih keras, kata dia, itu wajar karena Ketua MK.
"Yang namanya ketua, kalau ada prestasi, pasti prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak, namanya ketua," ujar dia.
Nusron menyinggung soal putusan MK yang disebut cacat moral dan tidak punya keabsahan. Dia mengatakan bahwa undang-undang menyebutkan keputusan MK final dan mengikat.
"Terus kalau dibilang cacat legitimasi, cacatnya di mana?" tutur dia. "Ini adalah persepsi, insinuasi, angan-angan dalam proses pembusukan, dan itu cara tidak sehat dalam demokrasi."
Menurut Nusron, demokrasi dijalankan berdasarkan fakta bukan persepsi. Dia mengajak untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2024 secara sehat dengan tujuan membangun peradaban dan demokrasi yang sehat.
Pendukung Prabowo-Gibran, kata Nusron, mempunyai komitmen yang sama menjalankan demokrasi. Tidak betujuan mematikan demokrasi.
"Seakan-akan kami akan mematikan demokrasi, ini pemilu langsung. Proses demokrasi dan demokratisasi yang tidak bisa ditawar-tawar," ujar dia.
Kata TPN Ganjar-Mahfud
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ahmad Basarah, mengatakan pidato ketua umumnya sebagai tuntunan akal sehat dan kebenaran yang harus diutamakan dalam demokrasi. Hal itu merujuk pada kontroversi putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
“Kehidupan demokrasi ini yang sedang kita bangun, kita selenggarakan dan kita kembangkan. Bu Mega menyayangkan apa yang telah dan mungkin akan terus terjadi belakangan ini dalam praktik berdemokrasi dan berhukum yang telah dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” katanya di Rumah TPN Ganjar-Mahfud, 12 November 2023.
Basarah menjelaskan, salah satu yang jadi fokus perhatian Megawati adalah keputusan MK tentang perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai penuh dengan kontroversi yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
“Yang mana berdasarkan keputusan MKMK dan dikatakan, telah terjadi pelanggaran etik yang berat sehingga diambil keputusan untuk memberhentikan Ketua MK dari jabatannya,” katanya.
Menurut dia, ada unsur kolusi dan nepotisme yang membuat demokrasi tak sesuai dengan semangat reformasi. Padahal, kata dia, reformasi terjadi karena adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang harus dihapuskan.
“Hukum, ia harus didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang, kelompok maupun golongan,” kata Basarah.
Karena itu dalam pidato Megawati, kata Basarah, rakyat diajak mengawal agenda demokrasi yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung saat ini. Tak berhenti di situ, Basarah juga mengatakan agar masyarakat berani bersuara.
“Ini demi tegaknya dan praktik demokrasi Bangsa Indonesia yang diharapkan betul-betul dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia yang dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati mengutarakan kejadian di MK belakangan ini melenceng dari cita-cita bangsa. Ucapan Presiden ke-5 itu berkaitan dengan putusan MK tentang batas minimum calon presiden dan wakil presiden 40 tahun dengan tambahan frasa "sedang menjabat kepala daerah".
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki," ucap Megawati dalam dalam pidatonya seperti ditayangkan di Saluran Youtube PDIP pada Ahad, 12 November 2023.
Megawati pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal Pemilu 2024. Dia mengatakan dalam situasi saat ini perlu pengawalan penuh untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.
"Mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat unggul dan berdiri di atas kaki sendiri," ucapnya.
- Kata Megawati: 'Apa yang Terjadi di MK Ada Manipulasi Hukum Akibat Kekuasaan Mengabaikan Kebenaran'
- Para Menteri dari PDIP Temui Megawati Nyatakan Siap Mundur dari Kabinet
- Ganjar Gelisah Terusik Gibran Cawapres, Anies Bilang Dirinya Fokus Memenangkan Pilpres
tmp, zid
