Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla memperingatkan potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Jokowi karena krisis politik dan ekonomi.
JK mengingatkan bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi.
"Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
JK menuturkan, pemerintahan Presiden Sukarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.
Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Pada saat bersamaan, Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.
Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.
"Jadi, dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuh lah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan yaitu kesejahteraan," ujar JK.
Berkaca pada situasi terkini, JK menilai sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia. JK pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di penghujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
Berkaca pada situasi terkini, JK menilai sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia. JK pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di penghujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
"Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," kata JK.
Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan ekonomi.
Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan ekonomi.
- Kubu Ganjar vs Kubu Prabowo Saling Tuding Curang, Disundul Cak Imin
- Para Menteri dari PDIP Temui Megawati Nyatakan Siap Mundur dari Kabinet
- KPU, Anwar Usman, Jokowi dan Pratikno Digugat ke Pengadilan Soal Gibran
kps, zid
