Ingin lebih cepat sampai ke lokasi yang dituju? Mulai 2024 nanti sudah bisa mencoba taksi udara yang dikembangkan startup penerbangan Lilium ini.
Iran dan Arab Saudi telah sepakat untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dan segera membuka kembali kedutaan di kedua negara, menurut media pemerintah Saudi dan Iran.
Kantor berita Associated Press melaporkan Bank Silicon Valley bankrut dalam sekejap setelah masyarakat menarik tabungan besar-besaran. Nasabah Bank Silicon Valley kebanyakan adalah karyawan perusahaan teknologi dan perusahaan-perusahaan yang didukung modal ventura.
Xi Jinping mengecam keras AS yang disebutnya ingin menindas negaranya. Dia berbicara tentang "pengepungan" dan berikrar kepada partai dan rakyatnya untuk menghadapi sekuat tenaga "tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya". Cina harus memiliki "keberanian untuk berperang", kata Xi Jinping.
Para pemimpin Arab di seluruh Timur Tengah menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, berharap memajukan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada Kamis (9/3), meluncurkan rencana anggaran pemerintah sebesar $6,8 triliun untuk tahun 2024. Ia menyerukan belasan inisiatif kebijakan baru dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dan orang-orang kaya. Namun, pihak oposisi Partai Republik segera mengatakan bahwa rencana tersebut tidak memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Para pejabat di markas besar NATO di Brussel mulai frustrasi dengan sikap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang tetap memblokir keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO.
Dalam beberapa hari Anies Baswedan mengunjungi Australia, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe. Anies juga memberikan kuliah umum "Can Democracy Deliver?" di Australian National University.
Perusahaan induk Facebook, Meta, sedang membangun platform jejaring sosial berbasis teks yang terdesentralisasi, dengan nama P92.
Sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ini “melanggar aturan serta asas kepatutan” menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Ombudsman RI.
