Mari Definisikan Kembali Pengertian Hajat Hidup Orang Banyak

Mari Definisikan Kembali Pengertian Hajat Hidup Orang Banyak

Share

Penggagas Indonesia Raya Incorporated (IRI) AM Putut Prabantoro menegaskan, pemerintah harus segera mendefinisikan ulang pengertian “hajat hidup orang banyak” seperti yang tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. Pendefinisian ini sangat diperlukan dan memiliki nilai strategis untuk menentukan cabang-cabang produksi apa saja yang harus dikuasai oleh negara. Pendefinisian ini harus dilakukan dengan berangkat pada konteks ketahanan nasional.


“Alasannya adalah, pengertian “hajat hidup orang banyak” ketika pertama kali UUD 1945 ini dibuat dan kenyataan pada saat ini sangat berbeda dan berkembang,” kata Putut Prabantoro.

 

 

 

Putut menjelaskan, Indonesia Raya Incorporated (IRI) adalah sistem pemerataan kemakmuran yang dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

“Pembangunan ekonomi nasional terintegrasi itu dicapai melalui “perkawinan”antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa) di mana sumber ekonomi itu berada serta yang mengikutsertakan pemerintah daerah seluruh Indonesia atau juga “perkawinan” antara BUMN dan BUMD (provinsi dan kabupaten/kota) dan BUMDes di mana sumber ekonomi itu berada, serta yang melibatkan penyertaan modal dari BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. Sistem pemerataan kemakmuran ini untuk mengkonkritkan frasa “dikuasai negara” seperti yang dimaksud oleh Pasal 33 UUD NRI 1945,” terang Putut yang juga Alumnus Lemhannas - PPSA XXI.

Putut berpendapat, pengertian “hajat hidup orang banyak” harus diaktualisasikan dengan berpijak pada ketahanan nasional, yang merupakan syarat terciptanya Kedaulatan Negara. Di bidang ekonomi, ketahanan nasional terwujud jika ketahanan ekonomi juga tercipta terlebih dulu dan ini harus bisa dilaksanakan bila cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara.

“Pemerintah harus mendefinisikan secara jelas pengertian itu. Karena ketika UUD 1945 dibuat, tidak dikenal namanya pulsa. Ternyata kebutuhan akan pulsa, sekarang menempati urutan atas dan penting dalam hidup masyarakat. Oleh karena itu, pulsa harus dimasukan dalam daftar hajat hidup orang banyak. Sebagai konsekuensinya adalah, industri telekomunikasi di Indonesia harus dimiliki negara.” tegas Putut Prabantoro.

Jika ternyata industri telekomunikasi Indonesia dimiliki serta dikuasai oleh non Negara, lanjut mantan Penasehat Ahli Kepala BP Migas ini, pemerintah harus membeli kembali industri telekomunikasi dengan minimal menguasai 51%. Mengingat bahwa negara itu bukan hanya pemerintah pusat saja, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga harus memiliki sumber ekonomi tersebut. Untuk pengelolaannya, industri telekomunikasi itu harus dikelola oleh institusi yang merupakan perkawinan antara BUMN dan BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. Bagaimana mekanisme pembagian saham atau modal itu akan dikaji oleh ahli-ahli ekonomi.

“Hal yang sama, misalnya, sembako, sawit, elpiji, listrik dan lainnya. Listrik selama ini kita sangat tergatung oleh kebijakan PLN. Seharusnya pemerintah daerah dan desa seluruh Indonesia seharusnya memiliki saham atas industri listrik. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin membangun pembangkit listrik tenaga apapun, itu dilaksanakan dengan cara gotong royong, iuran seluruh pemerintah daerah dan dikelola oleh perkawinan antara BUMN, BUMD, dan BUMdes. Gotong royong inilah yang menerjemahkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hasil dari usaha bersama itu akan dinikmati oleh pemerintah seluruh Indonesia dan pengelola yang terdiri dari badan usaha-badan usaha tersebut.” 

Menurut, Putut, untuk mempercepat pemerataan kemakmuran rakyat, pemerintah menjual saham-saham industri yang menguasai “hajat hidup orang banyak” itu kepada rakyat melalui Pasar Saham IRI (Indonesia Raya Incorporated) setelah “perkawinan” antar-badan usaha terjadi.

“Kedaulatan ekonomi akan tercapai melalui sistem ini. Sehingga, berbagai persoalan mendasar seperti korupsi, ketimpangan sosial, raja kecil, tidak meratanya pembangunan antardaerah, pengangguran dan lainnya akan terselesaikan dengan cara ini mengingat sumber ekonomi dikuasai dan penggunaannya akan diawasi oleh seluruh pemerintah dan rakyat. Tujuan akhir kedaulatan negara serta ketahanan nasional akan tercapai,”ujarnya.

 

Suara Pembaruan, BS

Bagikan Via WhatsApp, Twitter, Facebook

© 2018 Zamane.id All Rights Reserved. Designed By JoomShaper *